Lahirnya Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Alas Tanah Beserta Banda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Undang-Undang No. 4 Tahun 199R merupakan pengganti dari Hypotheek sebagaimana yang diatur dalam Buku I! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband. Ketentuan-kete…
Yurisprudensi {Case Law atau Judge Law) adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama. Himpunan yurisprudensi hukum acara perdata ini bersumber dari yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Rl tahun 1968 sampai dengan 2006. Yurisprudensi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat p…
Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, diawali dari Hukum Agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda hingga berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Ditulis secara komprehensif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengari pen…
Buku Pengantar Hukum Agraria merupakan buku yang berisi materi hukum yang berkenaan aspek regulasi dalam bidang agraria khususnya pertanahan. Aspek ini meliputi pemahaman hukum agraria, struktur hukum agraria, kebijakan-kebijakan Negara di bidang pertanahan, kedudukan hukum adat dalam pembangunan hukum agraria nasional serta konsep hubungan hukum antara subyek hukum dengan tanah yang dilandasi …
Yurisprudensi {Case Law atau Judge Law) adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama. Himpunan yurisprudensi hukum acara perdata ini bersumber dari yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Rl tahun 1968 sampai dengan 2006. Yurisprudensi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat p…
Dalam hukum perjanjian atau kontrak kita mengenal dua golongan kontrak berdasarkan aspek namanya, yaitu kontrak nominaat dan kontrak innominaat. Kontrak nominaat merupakan kontrak yang dikenal di dalam Hukum Perdata seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyew, persekutuan perdata, hibah, pinjam pakai, dan lain-lain. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan b…
R. Soeroso sudah lama menggeluti dunia profesi hukum dan juga sebagai penulis yang produktif di bidang hukum. Hasil karya ini memuat kumpulan contoh bentuk-bentuk surat lengkap (lebih kurang sebanyak 127 contoh surat) yang biasa dipergunakan dalam proses beracara perdata di pengadilan, mulai dari perkara masuk ke Pengadilan Negeri, persiapan sidang di Pengadilan Negeri, di tingkat Pengadilan Ti…
Penyajian dalam buku ini dapat memudahkan para pembaca khususnya mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan hakim yang selama ini banyak mengalami kesulitan dalam mempelajari Hukum Acara Perdata, baik teori maupun praktiknya disebabkan tidak adanya buku yang membahas Hukum Acara Perdata "secara lengkap. Guna memenuhi keinginan para pembaca di dalam buku ini dimuat pasal-pasal yang berhubungan denga…
Semaraknya Kegiatan yang diadakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Advokat-lkatan Advokat Indonesia (LEMDIKLAD IKADIN) menuntut tersedianya buku-buku berkualitas yang turut menunjang; dalam tercapainya advokat yang profesional. Buku Hukum Acara Perdata Lengkap berikut ini dapat menjadi pilihan dergan kumpulan-kumpulan peraturan seputar Hukum Acara Perdata yang dapat memperluas wawasan serta …
-
Buku ini berisi uraian tentang Hukum Acara Perdata secara terpadu dalam proses hukum di tiga jenis peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama. Dengan gaya bahasa yang mudah dicema, pengarang menampilkan isi buku dalam 8 (delapan)bab, yaitu: 1. Pendahuluan (Pengadilan Hukum Acara Perdata) 2. Cara mengajukan gugatan (perihal Permohona…
Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para dunia hukum di Indonesia.
Ruang lingkup hukum acar pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berarti untuk pertama kalinya Indonesiamelakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi si Mhakamah Agung.…
-
-
Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah genap dua tahun diundangkan, tetapi keberlakuannya masih bersifat utopis. Belum ada kemauan dari pemerintah untuk menegakkan norma-norma UUPK. Dengan berlakunya UUPK maka pelaku usaha akan mempunyai suatu pegangan dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan UUPK harus didukung, karena materinya telah dibuat seimbang di antara …
Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengharuskan penulis merevisi buku Hukum Pajak yang telah terbit sebelumnya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan Undang-undang PDRD lebih menitikberatkan pada pem…
Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, yaitu diawali dari Hukum Agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga pada masa berlakunya (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini diharpkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mempelajarinya. Materi-Materi yang dibahas ant…
Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang, hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang menyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia.…
masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu yang sangat penting dan aktual menjadi persoalan bangsa. masalah ini terkait dalam hal pengelolaan anggara publik dalam rangka menyediakan fasilitas fasiklitas publik yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa konsultas. hal ini bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintahan d…