Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

9789790070233

Deskripsi Fisik

viii, 272 hlm. : 23 Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.3 SUT p

Sertifikat hak atas tanah

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat meru-pakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktikpemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan caca…

Aspek hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pada tahun 2004, program penjaminan yang dikenal dengan blanket guarantee mulai dihapuskan dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. Blanket guarantee sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui Keppres 26 Tahun 1998. Program penjaminan i…

Hukum hak tanggungan

Lahirnya Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Alas Tanah Beserta Banda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Undang-Undang No. 4 Tahun 199R merupakan pengganti dari Hypotheek sebagaimana yang diatur dalam Buku I! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband. Ketentuan-kete…

Aspek hukum pengadaan barang dan jasa dan berbagai permasalahannya

Praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin berkembangpesat seiring dengan kebutuh berbagai barang dan jasa serta spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan di lingkungan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Secara hukum, buku ini menggambarkan kondisi yang telah terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Buku ini juga memberikan tinjauan secara teoretis dan pra…

Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya

Buku ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup keberadaan hak-hak atas tanah di Indonesia, baik hak-hak atas tanah yang bersumber pada hukum adat maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum perdata barat. Dikaji pula macam-macam pemindahan hak atas tanah dan peralihan (konversi) hak atas tanah setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diberlakukan. Di samping itu, dipel…