Antara korporasi dengan manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Bila manusia memiliki pikiran, kehendak, dan tangan sehingga bisa membunuh, memperkosa, dan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang, tidak demikian dengan korporasi. Karena itulah, penentuan tindak pidana oleh korporasi berbeda dengan kapan suatu tindak pidana dilakukan manusia. Tindak pidana korporasi selalu merupakan…
Hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi -pidana maupun sanksi tindakan serta hal-hal atau syarat-yarat seorang itu dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan,karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana formil…
-
-
Seri delik-delik karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. ini membahas secara detail dan sistematis kejahatan dalam Bab XIV, Buku II KHP, khususnya mengenai kejahatan kesusilaan (misdrijven tegen de zeden). Ketentuan pidana ini bertujuan memberikan perlindungan bagi seseorang terhadap tindakan-tindakan asusila (ontuchte hendelingen) dan terhadap perilaku dalam bentuk perkataan maupun dalam bentukk per…
Tindak kriminal seakan tidak pernah berhenti terjadi. Hal tersebut membuat upaya penegakan hukum melalui institusi hukum seperti kepolisian dan kejaksaan perlu terus diperbaiki. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat sendiri akan hukum juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan huk…
Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Pe-rang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradab-an manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa ba-nyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu ya…
Buku ini menguraikan dengan sangat jelas dan cerdas tentang hal-hal sebagai berikut: - Pengertian asuransi syariah dalam makna takaful, at-tamin, dan at tadhamun. - Asal-usul, pertumbuhan, perkembangan, dan dasar hukum asuransi syariah, yang kemudian mendiskusikan bahwa berasuransi tidak berarti menolak takdir. - Analisis filosofi asuransi berkenaan saling bertanggungjawab, kerja sama untuk …
tebal, padat berisis, luas dan lengkap kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum ditanah air. betapa tidak buku ini merupakan refrensi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun bagai mana menegakan prinsip keadilan (fairness) dan kesiimbangan (blance) bagi pemohon dan pemohon eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata. …
Praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin berkembangpesat seiring dengan kebutuh berbagai barang dan jasa serta spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan di lingkungan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Secara hukum, buku ini menggambarkan kondisi yang telah terjadi dalam praktik pengadaan barang dan jasa. Buku ini juga memberikan tinjauan secara teoretis dan pra…
Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bermasalah dengan hukum (anak nakal) adalah dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pengganti hukum pidana anak yang ada dalam KUHP. Namun demikian, hukum pidana anak yang ada saat ini belum menyentuh filosofi diselenggarakannya sistem peradilan anak yang bertujuan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak…
Nota pembelaan (pleidoi) atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan pleidooi adalah upaya terakhir dari terdakwa atau pembela terdakwa dalan mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya, sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara pidana. Nota pembelaan ini bisa dibuat dan disampaikan secara mandiri oleh terdakwa atau diwakilkan kepada penasihat hukumnya. Buku ini merupakan bu…
Melalui data survey terhadap warga negara Indonesia yang pernah disangkakan tuduhan pidana, hasilnya cukup mengejutkan, 46 orang dari 60 orang atau sekitar 77% orang yang berperkara tidak memperoleh hak-hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia, misalnya pendampingan dari kuasa hukum dalam proses peyidikan, pengajuan pra-peradilan, permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, ataupun penangguhan p…
Keberhasilan menciptakan keadilan, kebenaran, kepastian, dan perlindungan hukum menjadi dambaan kita semua. Untuk itu, aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim dituntut akan kemampuan profesional dan integritas kepribadiannya dalam mengantisipasi dan menangani masalah hukum. Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif…
-
Suatu tindak pidana dirumuskan untuk pembuat tunggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa Yang melibatkan banyak orang. Untuk mempertuas daya jangkau rumusan undang-undang suatu delik yang didesain untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang `penyertaan` [deelneming). Dilihat dari teori pembuat yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutla…
Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertenlangan dengan tata hukum, me.rugikan masyarakat dan antisosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, diiakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara lermas…
Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusu…
Pembahasan buku ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agar memudahkan pembaca dalam memahami pasal perpasal, ayat perayat dari Undang-Undang ini, maka penulis sengaja membagi uraian dalam buku ini menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut. - Bagian Pertama : Pendahuluan;…
Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejanatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan seba…