Asas nemo judex in causa sua dalam pengujian undang-undang

Independensi dan imparsialitas peradilan merupakan ciri khas dari suatu negara hukum. Untuk menjaga imparsialitas dan independensi hakim dalam memutus perkara, dikenal adanya prinsip hakim tidak boleh mengadili perkara yang terkait dengan dirinya atau disebut sebagai asas nemo judex in causa sua. Di sisi lain, terdapat pula prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan…

Pembahasan UU perlindungan data pribadi (UU RI no. 27 tahun 2022)

Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun maka pada 17 Oktober 2022, UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 2010. UU …

Undang-undang kesehatan (UU RI no 17 tahun 2023)

Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembenahan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan menggu…

KUHP 2023 kitab undang-undang hukum pidana : undang-undang RI no. 1 tahun 2023

Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; …

Undang-undang pemilihan umum : pedoman terlengkap undang-undang pemilu terbar…

Buku ini berisi Undang-Undang Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta semua lampiran dan penjelasannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya. Selain itu, terdapat pula ulasan menge…

Undang-Undang Pemilu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Pem…

• Sistem Pemilu • Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) • Ambang Batas Parlemen • Metode Konversi Suara Alokasi Kursi Per Dapil • Jumlah Anggota KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota • Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kabupaten/Kota • Jumlah Kursi dan Dapil Anggota DPR RI & DPRD Provinsi • Persyaratan dan Verifikasi Capres dan Cawapres • Persya…

Masalah yuridis kebijakan formulasi aplikasi eksekusi tindak pidanan dalam un…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786236031148

Deskripsi Fisik

xlviii, 422 hal. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 2 Har m

Hukum dan Undang-Undang Perkebunan

Buku ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan tersedianyaa kepustakaan yang membahas mengenai hukum perkebunan.

Konstitusi konstitusi modern

Konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Konstitusi menempati posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain, siapa pemegang kedaulat…

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…

Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara

Negara Indonesia adalah negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena berdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berba…

Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 TH. 2…

Undang-Undang SIKDISNAS (Sistem Pendidikan Nasional)

Transportasi di perairan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008

Dalam buku ini para pembaca juga dapat mengetahui konsep tanggung jawab hukum yang digunakan dalam transportasi di perairan yang meliputi tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, tanggung jawab hukum praduga bersalah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), ajaran hukum (doctrine); tanggung jawab hukum yang meliputi pengangkutan penumpang dan barang, dokumen pengangkuta…

Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan ke…

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Ilmu perundang-undangan : teori dan praktik di Indonesia

Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) seperti Jerman, Belanda, bahkan Indonesia memiliki corak hukum yang bersifat tertulis dan terkodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan per-undang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Oleh karena itu, daiam penyeleng-garaan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik I…

Peraturan lengkap Desa : (UU RI No. 6 Tahun 2014)

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara, desa adalah garda ter-depan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebabkan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain vang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan…

Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD)

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (C1CI MD3 lama) didesain untuk memposisikan parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai lem-baga legislatif yang kokoh dan berwibawa. Namun pa-da taraf implementasinya, dipandangan banyak me-ngandung kelemahan. Parlemen (khususnya DPR), selama 2009-2014 menjadi salah satu lembaga yang paling disorot dan diberi cap "buruk", baik dalam ki-nerjanya maupun …

Judicial review di Mahkamah Agung RI : tiga dekade pengujian peraturan perund…

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupa-kan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUP…

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pemben…

Buku ini, pada awalnya merupakan disertasi penulis yanj telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperolel gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universita: Airlangga pada tahun 2007. Dalam analisis yang dilakukan bahw; proses pembentukan undang-undang perlu mewujudkan asas-asa: pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas asas tersebut diperlukan sebagai pedoman d…