Sebagai upaya untuk dapat memberikan layanan psikoterapi yang terstandar dan terstruktur, serta memenuhi standar prosedur pembiayaan asuransi kesehatan, maka Seksi Psikoterapi PDSKJI menyusun “Panduan Layanan Psikoterapi bagi Dokter dan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa”. Besar harapan kami bahwa panduan layanan ini dapat membantu rekan sejawat dalam memberikan layanan psikoterapi yang efekt…
Buku ini memuat tentang peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh K…
Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembenahan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan menggu…
Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; …
Buku ini berisi Undang-Undang Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta semua lampiran dan penjelasannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya. Selain itu, terdapat pula ulasan menge…
Buku ini disusun untuk menyiapkan para peserta program sertifi kasi bidang General Banking Syariah Tingkat Tiga khusus bagi para calon pimpinan wilayah bank syariah. Modul ini bersumber dari bahan pelatihan di sejumlah bank dan 6 unit kompetensi General Banking Syariah Tingkat Tiga dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang meliputi : 1) Komunikasi dan negosiasi dalam perspektif ban…
Mengendalikan manajemen resiko bank kompetisi dalam industri perbankan cenderung semakin ketat di tengah tuntutan pemegang saham yang meningkat juga. Kondisi tersebut bisa memancing para bankir untuk bertindak agresif dan menurunkan standar penerapan manajemen risiko. Untuk menyikapi kondisi tersebut maka bankir harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko yang semakin ti…
“Bermimpilah karena mimpi mampu menggoyahkan sesuatu yang bernama ketidakmungkinan.” Pernahkah kalian bermimpi untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar ilmu bahkan sampai ke luar negeri? Jangan takut akan nilai TOEFL yang belum memenuhi, karena selama ada kemauan, di sana pasti akan ada jalan. Asal kita tidak pernah berhenti berjuang. Ada ujian di setiap kehidupan, begitu pula yang dialami…
Krisis moneter dan perbankan tahun 19< 8 menjadi pemicu bagi regulator untuk mewajibkan setiap bank memiliki Direktur Kepatuhan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen risiko bank, khususnya risiko kepatuhan. Salah satu tugasnya adalah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank. Pembahasan dalam buku ini mencakup perkembangan, peranan, dan tantangan direkt…
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan ke…
Tidak sedikit dari sekian banyak pelamar kerja yang gagal dalam tes psikologi, mengapa?Biasanya dikarenakan mereka kurang berlatih soal-soal psikotest. Dalam buku ini terdapat soal-soal yang berkaitan dengan Tes Kemapuan Verbal, Tes Logika dan Penalaran, Tes Kuantitatif, Tes Spasial dan Test Kepribadian. Semua soal-soal dalam buku ini disertai dengan kunci jawaban, sehingga memudahkan pembaca u…
Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara, desa adalah garda ter-depan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebabkan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain vang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan…
Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Berdasark…
Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (C1CI MD3 lama) didesain untuk memposisikan parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai lem-baga legislatif yang kokoh dan berwibawa. Namun pa-da taraf implementasinya, dipandangan banyak me-ngandung kelemahan. Parlemen (khususnya DPR), selama 2009-2014 menjadi salah satu lembaga yang paling disorot dan diberi cap "buruk", baik dalam ki-nerjanya maupun …
Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami sebuah Perusahaan Yang bergerak dalam ang Penerbitan dan berkedudukan di Jakarta kembali menyusun dan menerbitkan sebuah buku baru yang berjudul: UNDANG-UNDANG NO.6 TENTANG DESA TAHUN 2014 Desa atau yang disebut dengan nama lain tdah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undan…
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pe- milihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwa¬ kilan Rakyat Daerah ini menyempurnakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara dan tahapan tersebut dimulai sejak…
UNDANG-UNDANG PEMILUKADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHON 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Inilah naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang …