Buku ini berisi uraian tentang Hukum Acara Perdata secara terpadu dalam proses hukum di tiga jenis peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama. Dengan gaya bahasa yang mudah dicema, pengarang menampilkan isi buku dalam 8 (delapan)bab, yaitu: 1. Pendahuluan (Pengadilan Hukum Acara Perdata) 2. Cara mengajukan gugatan (perihal Permohona…
Sebagai sebuah buku yang ingin lebih membangkitkan eksistensi lembaga peradilan, khazanah kajiannya diharapkan menjadi sebuah referensi yang menjadi penggugah di awal perubahan besar dan menjadi inspirasi bagi para dunia hukum di Indonesia.
Ruang lingkup hukum acar pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berarti untuk pertama kalinya Indonesiamelakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi si Mhakamah Agung.…
-
-
Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah genap dua tahun diundangkan, tetapi keberlakuannya masih bersifat utopis. Belum ada kemauan dari pemerintah untuk menegakkan norma-norma UUPK. Dengan berlakunya UUPK maka pelaku usaha akan mempunyai suatu pegangan dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan UUPK harus didukung, karena materinya telah dibuat seimbang di antara …
Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengharuskan penulis merevisi buku Hukum Pajak yang telah terbit sebelumnya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perubahan Undang-undang PDRD lebih menitikberatkan pada pem…
Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, yaitu diawali dari Hukum Agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga pada masa berlakunya (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini diharpkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mempelajarinya. Materi-Materi yang dibahas ant…
Hukum Agraria di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks, ditandai dengan silih bergantinya kebijakan hukum di bidang agraria dari zaman kolonial Belanda, Jepang, hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang menyeluruh, luas, dan terkini untuk memahami ruang lingkup permasalahan hukum agraria di Indonesia.…
masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan isu yang sangat penting dan aktual menjadi persoalan bangsa. masalah ini terkait dalam hal pengelolaan anggara publik dalam rangka menyediakan fasilitas fasiklitas publik yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa konsultas. hal ini bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintahan d…
-
-
-
-
Buku ini menjelaskan secara jelas dan cerdas tentang : - pengertian gadai, al-qardh dan dasar hukumnya - sejarah gadai secara umum dsan khususs (syariah) rukun dan syarat gadai - mekanisme pemberian pinjaman, sistem cicilan dan perpanjangan serta pelelangan barang gadai - Gadai syariah dari berbagai aspek - Sistem dan prosedur pendanaan pegadaian syariah - perbandingan antara gadai s…
-
Buku ini menguraikan tentang hukum waris, hukuhm keluarga dan hukum pembuktian. disusun secara sistematik dengan cara penggolangan, perincian dan urutan pasal. Pada bagian hukum waris, pembahasan mencakup hubungan keluarga, hukumwaris orang asing, dan sekelumit tentang hukum waris barat, serta orang yang meninggalkan harta warisan, ahli waris, dan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris …
KUHP KHUSUS KOMPILASIKETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS BUKU KESATU UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS PERIODE TAHUN 1951 -1990 BUKU KEDUA UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS PERIODE TAHUN 1991 -2000 BUKU KETIGA UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS PERIODE TAHUN 2001 - 2010 Dilengkapi dengan: ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2( tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, perkembangan jumlah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sangat pesat. Hal ini disebabkan salah satu ketentuan dalam UU tersebut mensyaratkan/mengharuskan badan usaha yang dibentuk berbentuk perseroan terbatas. PT Sebagai organisasi ekonomi yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, mempunyai p…
Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Buku ini membicarakan macam-macam tindak pidana pemalsuan tersebut baik di dalam maupun di luar KUHP. Buku ini ditulis oleh penulis hukum senior yang telah dikenal di kalangan akademisi dan praktisi hukum, dengan dibantu oleh penulis pemula. Setiap bentuk tind…