Himpunan peraturan perundang undangan tentang perguruan tinggi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 609 hlm. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Dir h

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan

Buku ini memuat tentang peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh K…

Undang-Undang Pemilu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Pem…

• Sistem Pemilu • Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) • Ambang Batas Parlemen • Metode Konversi Suara Alokasi Kursi Per Dapil • Jumlah Anggota KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota • Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kabupaten/Kota • Jumlah Kursi dan Dapil Anggota DPR RI & DPRD Provinsi • Persyaratan dan Verifikasi Capres dan Cawapres • Persya…

Transportasi di perairan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008

Dalam buku ini para pembaca juga dapat mengetahui konsep tanggung jawab hukum yang digunakan dalam transportasi di perairan yang meliputi tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, tanggung jawab hukum praduga bersalah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), ajaran hukum (doctrine); tanggung jawab hukum yang meliputi pengangkutan penumpang dan barang, dokumen pengangkuta…

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790612174

Deskripsi Fisik

456 hal. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 657.661 Ind s

Analisis kebijakan pendidikan mengurai krisis karakter bangsa : mengurai kris…

Buku kumpulan opini kebijakan pendidikan ini dapat dijadikan referensi bagi, 1) dosen dan mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 pada matakuliah analisis kebijakan pendidikan di program studi manajemen pendidikan; 2) mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 pada umumnya; 3) penyelenggara dan pimpinan pendidikan di level dasar, menengah, dan tinggi; 4) peneliti bidang kebijakan dan praksis pendidikan; dan 5) pejabat pe…

American education

New to this edition Keeping American Education current, I have updated and added new tables and new chapter sections. Below is a list of these changes. The most important event since the last edition is issuance by the National Governors Association of the Common Core Standards. These standards are discussed in Chapter 1 and Chapter 9. 1. Chapter 1: Added two new sections "Common Core Standar…

Peraturan disiplin mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro

-

Judicial review di Mahkamah Agung RI : tiga dekade pengujian peraturan perund…

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupa-kan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUP…

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pemben…

Buku ini, pada awalnya merupakan disertasi penulis yanj telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperolel gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universita: Airlangga pada tahun 2007. Dalam analisis yang dilakukan bahw; proses pembentukan undang-undang perlu mewujudkan asas-asa: pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas asas tersebut diperlukan sebagai pedoman d…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 4 : penjelasan perat…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonsia 3 : pedoman, topik, i…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2 : imigrasi kependu…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peratutan Perundang-undangan Republik Indonesia 1 : tata negara, per…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi di Indonesia

Dari pengalaman lapangan dalam melaksanakan penataan dan pem-binaan perguruan tinggi swasta diketahui bahwa cukup banyak di antara perguaian tinggi swasta yang, karena berbagai alasan, tidak ataupun belum mengetahui tentang berbagai peraturan yang ada. Kenyataan ini tentu saja menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaan, terlebih karena ini justru me-nyangkut dasar-dasar pengaturan yang secara mini…

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah

UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH PERATURAN PEMERINTAH : No. 25 TAHUN 2009 Tentang PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH No. 56 TAHUN 2008 Tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 57 TAHUN 2008 Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 67 TAHUN 200…

Peraturan Ketenagakerjaan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan merupakan komponen hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian bertindak bagi masyarakat yang menekuni dunia kerja dan dunia usaha dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Secara internasional, hukum ketenagakerjaan merupakan pengaturan dasar yang bersifat fleksibel dan mudah diterapkan dalam setiap kegiatan p…

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU RI No. 5 Tahun 2014)

Untuk membentuk ASN yang mampu menyeleng rakan pelayanan publik dan menjalankan peran seba perekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tah 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tah 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. sebagai penggantiny…