Politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia dari pemilihan kepala adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum pemilihan daerah langsung, yaitu proses penyusunan, pembahasan, penerapan dalam pelaksanaan, dan proses penegakan hukumnya dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegakan konstitusi ten…
Buku berjudul “Praktik Hukum Acara Dalam Memutus Perselisihan Hasil pemilu dan Pilkada” merupakan buku seri Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan secara kontinu. Buku ini merupakan salah satu buku ajar pada Fakultas Hukum dan referensi dalam memahami dan mengetahui tentang hukum acara, terutama Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini diuraikan antara mengenai pengantar te…
Buku ini berisi Undang-Undang Pemilu yang berlaku untuk Pemilu 2019, yakni: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta semua lampiran dan penjelasannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan penjelasannya. Selain itu, terdapat pula ulasan menge…
Studi khusus tentang hak memilih dalam system Pemilu belum banyak dilakukan, dan buku ini menyajikan hasil penelitian yang mendalam tentang kedudukan penting hak memilih dan pengaturannya dalam Pemilu. Oleh Karena itu, buku ini penting bagi mahasiswa, dosen, para praktisi hukum dan para pemerhati dan pelaku politik.
Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyeleng¬gara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradiian etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putus…
Buku penting ini akan memberikan pemahaman mendasar mengenai prinsip kedaulatan rakyat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan perubahan pada tahun 1999-2002. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi pergeseran dari supremasi MPR menjadi supremasi Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah bersifat abstrak, …