Sebagai salah satu instrument penegakan hukum, ekstradisi merupakan upaya represif dalam pengembalian pelaku kejahatan kepada negara tempat kejahatan dilakukan guna menjalani proses pidana. Namun demikian, pelaksanaan ekstradisi dirasakan kurang populer bagi kalangan penegak hukum karena seringkali dianggap lamban dan berbelit-belit oleh proses birokrasi yang ada. Gagasan pokok yang hendak d…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia merupakan bagian hukum pidana yang terletak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHPidana); dan yang juga tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik Ketentuan Umum maupun Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidan…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin pesat, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Iptekdok). Perkembangan Iptekdok tersebut tidak berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum. Dalam keadaan demikian, hukum tidak lagi berperan dan diposisikan sebagai social control semata, akan tetapi hukum diharapkan akan mempunya…
Pada dewasa ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Se…
Ulasan komprehensif dalam buku ini tentang mediasi penal {penal mediation) dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan melalui mekanisme diskresi penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian di luar pengadilan melalui lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembag…
Perkembangan praktek penegakan hukum sangat memprihatinkan pada dewasa ini. Setiap instansi penegak hukum sering melampaui wewenang yang telah diatur dalam undang-undang. Hukum acara pidana menganut asas legalitas secara ketat, lebih ketat daripada asas legalitas dalam hukum pidana materiel. Dalam hukum pidana materiel, orang boleh dipidana berdasarkan perundang-undangan pidana {wettelijkstr…
Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, dan ta`zir. Qishash ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. Hudud ialah sank…
Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksploi-tasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Misalnya Artis menyanyi di atas panggung sambil bergoyang menirukan gerakan orang bersenggama. Dalam hal ini terhadap Artis tersebut dapat disebut menyanyi dengan mengeksploitasi seksual. Kelakuan demikian mengandung kecabulan. Oleh karena itu, melanggar norma kesusilaan umum…
Dalam realita sehari-hari ada warga Negara yang menjunjung tinggi hokum, yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya, sehingga dianggap telah melakukan "pelanggaran hukum". Anggapan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence). Kebijaksanaan pe…
-
Topikyang diangkat oleh penulis dalam buku ini merupakan topikyang aktual dan cukup kontroversial. Keberadaan tindak pidana yang diformulasikan dalam Undang-undang ITE masih layak untuk dikritisi, karena dalam hal penerapannya masih menyisakan polemik. Salah satu di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari misalnya. Oleh karena itu, sangat relevan pengkajian atas urgensi pengaturan dan celah huku…
Filsafat hukum merupakan objek mated filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan berkaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Berpikir secara filsafat, berarti kita berupaya untuk merenungkan segala ses…
Asas 'tiada pidana tanpa kesalahan'mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana dengan terbuktinya tindak pidana, kesalahan harus tetap dianggap ad…
Dalam praktik penerapan hukum pidana, ternyata masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik masih kurang dipahami sepenuhnya oleh para praktisi hukum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Misalnya untuk delik penyertaan dalam kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dijatuhi pidana hanya satu orang, sedangkan ya…
Perbandingan hukum (rechtvergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan huk…
Buku ini merangkum berbagai isu aktuai hukum pidana. Pembahasan dibuka dengan pembacuan hukum pidana dari era kolonial ke era nasional. Kemudian mengenai kebijakan penegakan hukum pidana, dan pengupasan berbagai bentuk kejahatan, seperti the White Collar Crime, pencucian uang, kejahatan Mayantara, Hukum Lingkungan, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mal praktik dokter, dan pelanggaran hak ci…
Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Diulas dalam buku ini, teori-teori yang ada dalam hukum pidana yang secara yuridis formal ada pengaturannya dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya seperti undang-undang narkotika dan undang-undang tindak pidana korupsi.
Hukum acara pidana merupakan mata pelajaran wajib yang sangat penting bagi fakultas hukum. Sepanjang yang penulis ketahui, belum ada buku hukum acara pidana yang meliputi semua bagian yang harus diketahui oleh seorang sarjana hukum. Untuk itu, penulis memberanikan diri untuk menyusun buku Hukum Pidana Indonesia untuk fakultas hukum, yang . untuk sementara dimaksudkan untuk mengisi kekosongan te…
Perdagangan orang atau human traffickin merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional ataupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besarsehingga pemerintah Indonesia melahirkan…