Etika pemerintahan

Berbagai pendidikan Strata 1 (sarjana), Strata 2 (magister) dan Strata (doktor) memberikan mata kuliah Filsafat dan Etika Pemerintahan kepa kurikulum mereka tetapi penulis tetap saja hanya menulis Filsa Pemerintahan karena dengan menyebut Filsafat Pemerintahan ak merangkap kajian Etika Pemerintahan bahkan juga Logika Pemerintah; dan Estetika Pemerintahan, hanya saja buku Filsafat Pemerintahan s…

SAP "Standar Akuntansi Pemerintah (PP RI No. 24 th. 2005)"

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem tatanan kehidupan negara. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Partisipasi itu terwujud dalam tuntutan akan akuntabilitas publik mapun pusat. Arti penting akuntabilitas dalam good goverment tampaknya semakin disadari sebagaimana terlihat d…

Strategi pemerintahan : manajemen organisasi publik

Di samping pertimbangan adanya permintaan, sejatinya setiap penulisan buku memerlukan justifikasi akadernik sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat akademik. Dengan justifikasi akademik yang memadai, kelabiran sebuah buku diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan praktik manajcmcn. Dengan demikian, buku tersebut bukan hanya sekadar menambah jumlah, tetapi juga memberi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 414 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Men h

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : bidang tata usaha 6

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : bidang pedoman indeks 7

-

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa

-

Peraturan Perpajakan di Indonesia

-

Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2000

-

Permendagri nomor 8 dan 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan b…

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, dokumen ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemeirintah daerah. Pnaktek selama ini menunjukkan banyak…

10 tahun bersama SBY : catatan dan refleksi dua periode kepemimpinan

10 TAHUN BERSAMA SBY Catatan dan Refleksi Dua Periode Kepemimpinan Buku berisi ulasan tentang berbagai aspek kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama satu dasawarsa ma-sa kepresidenannya. Mulai dari soal tak kunjung terwujudnya harapan awal rakyat saat SBY pertama kali terpilih sebagai presiden melalui pemilu presiden langsung pada 2004 hingga berbagai masalah korupsi yang meliba…

Sistim akuntansi pemerintahan basis akrual dengan entri berpasangan : dilampi…

Akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada standar intemasional dikembangkan di Indonesia mulai tahun 2005, setelah Pemerintah Indonesia mereformasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan mengesahkan Undang-Undang Keuangan negara No. 17 Tahun 2003, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004. Undang-undang menetapkan basis akuntansi pemerintahan adalah akrual…

Akuntansi bendaharawan pemerintah daerah/kota

Pada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dibahas bagaimana dasar hukum sistem dan prosedurnya serta pertanggungjawabannya. Pajak penghasilan yang dibahas adalah Pasal 21, 22, 23, dan 26. Kasus komprehensif yang dicontohkan di akhir bab mencakup akuntansi untuk bendahara pengeluaran. Pemegang amanat rakyat dalam mengelola keuangan negara/daerah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran maupun Be…

Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 2005: Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

Akuntansi pemerintahan : implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah

-

Belajar menyusun laporan keuangan pemerintahan dengan model pembelajaran Co D…

Buku ini terdiri 4 bagian yang disusun secara terintegrasi yaitu: 1.Pembelajaran model codef untuktenaga penyusun laporan keuangan. 2.Pengetahuan perbendaharaan. 3.Panduan LMS. 4.Pengetahuan komputer. Tenaga penyusun laporan keuangan menjadituntutan ketersediaan pada setiapsatuan kerja pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di era reformasi manajemen keuangan negara. Lapora…

Membasmi Korupsi

Fenomena korupsi belakangan ini semkin perkasa saja penampilannya sebagai `tukang garuk yang tak kelihatan` yang menghambat proses pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil, terutama di negara-negara berkembang, mungkin termasuk negeri tercinta Indonesia. Bahakan ketahanan Ekonomi & Politik suatu bangsa dapat ambruk olehnya. Kata kuncinya dibutuhkan cukup satu orang yang berani mulai! P…

Kumpulan peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pos pemberdayaan kelu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 62 hal. ; 24,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Suy k

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN INDONESIA

kondisi tanah air kita yang carur marut beberapa tahun belakangan ini adalah sebuah harga yang harus ditebus demi perubahan. indosesia terlahir sebagai negri yang kaya akan sumber daya alam dan kaya jenis etnis serta beragam agama penduduknya . itu lah potendi yang bisa membuat indonesia negri yang sejahtra 9 welifare state) dengan kultur budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kem…