Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia merupakan bagian hukum pidana yang terletak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHPidana); dan yang juga tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik Ketentuan Umum maupun Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidan…
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin pesat, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Iptekdok). Perkembangan Iptekdok tersebut tidak berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum. Dalam keadaan demikian, hukum tidak lagi berperan dan diposisikan sebagai social control semata, akan tetapi hukum diharapkan akan mempunya…
Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, dan ta`zir. Qishash ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. Hudud ialah sank…
Dalam realita sehari-hari ada warga Negara yang menjunjung tinggi hokum, yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya, sehingga dianggap telah melakukan "pelanggaran hukum". Anggapan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence). Kebijaksanaan pe…
Filsafat hukum merupakan objek mated filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan berkaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Berpikir secara filsafat, berarti kita berupaya untuk merenungkan segala ses…
Asas 'tiada pidana tanpa kesalahan'mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana dengan terbuktinya tindak pidana, kesalahan harus tetap dianggap ad…
Dalam praktik penerapan hukum pidana, ternyata masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik masih kurang dipahami sepenuhnya oleh para praktisi hukum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Misalnya untuk delik penyertaan dalam kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dijatuhi pidana hanya satu orang, sedangkan ya…
Perbandingan hukum (rechtvergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan huk…
Buku ini merangkum berbagai isu aktuai hukum pidana. Pembahasan dibuka dengan pembacuan hukum pidana dari era kolonial ke era nasional. Kemudian mengenai kebijakan penegakan hukum pidana, dan pengupasan berbagai bentuk kejahatan, seperti the White Collar Crime, pencucian uang, kejahatan Mayantara, Hukum Lingkungan, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mal praktik dokter, dan pelanggaran hak ci…
Buku ini berisikan tentang uraian yang berkaitan dengan beberapa alasan yang dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini perlu diketahui bahwa selama ini masyarakat pada umumnya berpandangan dan berpendapat bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka orang tersebut harus dihukum/dipidana, tanpa melihat dan memperhatikan men…
Delikdelik tertentu, yaitu delik-delik yang paling sering terjadi, dan diajukan ke sidang pengadilan. Dalam buku ini diuraikan bagian inti delik [delicts-bestanddelen) dari setiap rumusan delik dan penjelasannya. Di samping itu, setiap pasal KUHP yang diuraikan disebutkan padanannya di dalam KUHP Belanda (Ned. W.v.S.), agar hasil pemikiran dari para pakar hukum pidana Belanda, seperti T.J.Noyon…
Proses penegakan hukum dan keadilan hukum di Indonesia kini menjadi suatu fenomenaunikyang dilematis; hukum yang sejatinya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, justru berbanding terbalik. Hukum yang seharusnya menyeimbangkan setiap kepentingan individual warga negara, kenyataannya kini hanya berpihak kepada para pemilik uang dan kekuasaan. Hal ini bukan semata persoalan hukum secara idea…
Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum. Sedangkan teori pemindanaan berada dalam proses keilmuwan…
-
Criminal Justice 09/10 is one in a series of over sixty-five volumes, each designed to provide convenient, inexpensive access to a wide range of current, carefully selected articles from some of the most respected magazines, newspapers, and journals published today. Within the pages of this volume are interesting, well-illustrated articles by lawyers, educators, researchers, and writers providi…
Ruang lingkup hukum acar pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Dengan terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berarti untuk pertama kalinya Indonesiamelakukan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi si Mhakamah Agung.…
KUHP KHUSUS KOMPILASIKETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS BUKU KESATU UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS PERIODE TAHUN 1951 -1990 BUKU KEDUA UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS PERIODE TAHUN 1991 -2000 BUKU KETIGA UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS PERIODE TAHUN 2001 - 2010 Dilengkapi dengan: ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2( tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu atau dipalsunya isi tulisan maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal. Buku ini membicarakan macam-macam tindak pidana pemalsuan tersebut baik di dalam maupun di luar KUHP. Buku ini ditulis oleh penulis hukum senior yang telah dikenal di kalangan akademisi dan praktisi hukum, dengan dibantu oleh penulis pemula. Setiap bentuk tind…
Antara korporasi dengan manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Bila manusia memiliki pikiran, kehendak, dan tangan sehingga bisa membunuh, memperkosa, dan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang, tidak demikian dengan korporasi. Karena itulah, penentuan tindak pidana oleh korporasi berbeda dengan kapan suatu tindak pidana dilakukan manusia. Tindak pidana korporasi selalu merupakan…
Hukum pidana materiil (substantive criminal law), yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi -pidana maupun sanksi tindakan serta hal-hal atau syarat-yarat seorang itu dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan,karena telah melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana formil…