Judicial review di Mahkamah Agung RI : tiga dekade pengujian peraturan perund…

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupa-kan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUP…

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pemben…

Buku ini, pada awalnya merupakan disertasi penulis yanj telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperolel gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universita: Airlangga pada tahun 2007. Dalam analisis yang dilakukan bahw; proses pembentukan undang-undang perlu mewujudkan asas-asa: pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas asas tersebut diperlukan sebagai pedoman d…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 4 : penjelasan perat…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonsia 3 : pedoman, topik, i…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2 : imigrasi kependu…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peratutan Perundang-undangan Republik Indonesia 1 : tata negara, per…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perguruan tinggi di Indonesia

Dari pengalaman lapangan dalam melaksanakan penataan dan pem-binaan perguruan tinggi swasta diketahui bahwa cukup banyak di antara perguaian tinggi swasta yang, karena berbagai alasan, tidak ataupun belum mengetahui tentang berbagai peraturan yang ada. Kenyataan ini tentu saja menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaan, terlebih karena ini justru me-nyangkut dasar-dasar pengaturan yang secara mini…

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah

UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH PERATURAN PEMERINTAH : No. 25 TAHUN 2009 Tentang PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH No. 56 TAHUN 2008 Tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 57 TAHUN 2008 Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 67 TAHUN 200…

Peraturan Ketenagakerjaan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan merupakan komponen hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian bertindak bagi masyarakat yang menekuni dunia kerja dan dunia usaha dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Secara internasional, hukum ketenagakerjaan merupakan pengaturan dasar yang bersifat fleksibel dan mudah diterapkan dalam setiap kegiatan p…

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU RI No. 5 Tahun 2014)

Untuk membentuk ASN yang mampu menyeleng rakan pelayanan publik dan menjalankan peran seba perekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tah 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tah 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. sebagai penggantiny…

Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 414 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Men h

Himpunan peraturan perundangan di bidang pendidikan nasional

-

Peraturan Perpajakan di Indonesia

-

Petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dan petunjuk…

-

Pengadaan jasa konstrukdi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010 …

-

Peraturan Pemerintah No. 24 Th. 2005: Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-

Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan …

Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya mencegah kepai…

Pailitnya suatu perusahaan acap kali tidak diingini oleh berbagai pihak. Ini dikarenakan banyaknya sisi negatif yang dapat merugikan, tidak hanya bagi debitur dan kreditur, namun juga berdampak buruk bagi sekelompok masyarakat tertentu, seperti distributor, buyer, retailer, negara kehilangan sumber pendapatan (dari sektor pajak), konsumen, dan pada tingkat tertentu menyebabkan terjadinya pemutu…

Hukum orang asing di Indonesia

Orang asing yang datang ke Indonesia dapat bertempat ting-gal sementara sesuai dengan kepentingannya. Jika WNA merasa kerasan dapat menjadi WNI dengan cara naturalisasi, perkawinan dengan WNI, atau pemberian pemerintah karena berjasa kepada negara. WNA dapat berbisnis di Indonesia dengan mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 memberikan jamin…

Himpunan Peraturan Bank Indonesia

Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia memberikan kedudukan yang khusus kepada Bank Indonesia untuk lebih menjamin independensi, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam ben…