Ditapis dengan
Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
Negara Indonesia adalah negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena berdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berba…
- Edisi
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 9786029053265
- Deskripsi Fisik
- xxii, 214 hal. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320.5 Sek e
Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 (UU RI No. 20 TH. 2…
Undang-Undang SIKDISNAS (Sistem Pendidikan Nasional)
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9793421401
- Deskripsi Fisik
- viii, 155 hal. 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348 Dep u
Transportasi di perairan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008
Dalam buku ini para pembaca juga dapat mengetahui konsep tanggung jawab hukum yang digunakan dalam transportasi di perairan yang meliputi tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan, tanggung jawab hukum praduga bersalah, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), ajaran hukum (doctrine); tanggung jawab hukum yang meliputi pengangkutan penumpang dan barang, dokumen pengangkuta…
- Edisi
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 9789797693343
- Deskripsi Fisik
- xiii, 193 hlm. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.598 093 Mar t
Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan ke…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024074388
- Deskripsi Fisik
- 224 hal. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 379.589 Ind h
Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…
- Edisi
- Ed. I, cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024252205
- Deskripsi Fisik
- xiv, 202 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Moe p
Ilmu perundang-undangan : teori dan praktik di Indonesia
Negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) seperti Jerman, Belanda, bahkan Indonesia memiliki corak hukum yang bersifat tertulis dan terkodifikasi, yaitu peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan per-undang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Oleh karena itu, daiam penyeleng-garaan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik I…
- Edisi
- Ed. I, cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024255107
- Deskripsi Fisik
- iv, 308 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Ast i
Peraturan lengkap Desa : (UU RI No. 6 Tahun 2014)
Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara, desa adalah garda ter-depan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebabkan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain vang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790077256
- Deskripsi Fisik
- x, 636 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind p
Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD)
Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (C1CI MD3 lama) didesain untuk memposisikan parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai lem-baga legislatif yang kokoh dan berwibawa. Namun pa-da taraf implementasinya, dipandangan banyak me-ngandung kelemahan. Parlemen (khususnya DPR), selama 2009-2014 menjadi salah satu lembaga yang paling disorot dan diberi cap "buruk", baik dalam ki-nerjanya maupun …
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786021674839
- Deskripsi Fisik
- viii, 410 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind u
Judicial review di Mahkamah Agung RI : tiga dekade pengujian peraturan perund…
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan merupa-kan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUP…
- Edisi
- Ed. I, cet. 2
- ISBN/ISSN
- 9789797692582
- Deskripsi Fisik
- xviii, 340 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 Hoe j
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : gagasan pemben…
Buku ini, pada awalnya merupakan disertasi penulis yanj telah dipertahankan dalam ujian terbuka untuk memperolel gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universita: Airlangga pada tahun 2007. Dalam analisis yang dilakukan bahw; proses pembentukan undang-undang perlu mewujudkan asas-asa: pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas asas tersebut diperlukan sebagai pedoman d…
- Edisi
- Ed. I, cet. 4
- ISBN/ISSN
- 9789797692599
- Deskripsi Fisik
- x, 384 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 Yul a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya
Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 9790652518
- Deskripsi Fisik
- vi, 526 hlm. : 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami sebuah Perusahaan Yang bergerak dalam ang Penerbitan dan berkedudukan di Jakarta kembali menyusun dan menerbitkan sebuah buku baru yang berjudul: UNDANG-UNDANG NO.6 TENTANG DESA TAHUN 2014 Desa atau yang disebut dengan nama lain tdah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027531529
- Deskripsi Fisik
- vi, 106 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI No. 8 Tahun 2012)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pe- milihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwa¬ kilan Rakyat Daerah ini menyempurnakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara dan tahapan tersebut dimulai sejak…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790074613
- Deskripsi Fisik
- x, 612 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Undang-undang Pemilukada : Undang-Undang Indonesia Nomor 8 tahun 2015
UNDANG-UNDANG PEMILUKADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHON 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Inilah naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang …
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786021296265
- Deskripsi Fisik
- 154 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Undang-Undang Perlindungan Anak : Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentan…
Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keber-langsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah RepublikInd…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786021674332
- Deskripsi Fisik
- viii, 228 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Amandemen Undang-Undang Pilkada : Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 8 Ta…
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Per-ubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-ma…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790076235
- Deskripsi Fisik
- viii, 448 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind a
Amandemen Undang-Undang Pemda : UU RI No. 9 Tahun 2015
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemi¬lihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan un-tuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubah-an terhadap ketentuan mengenai tugas dan …
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790076228
- Deskripsi Fisik
- viii, 520 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind a
Undang-Undang Hak Cipta : UU RI No. 28 Tahun 2014
Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik In¬donesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Un¬dang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur pen-ting dalam Pembangunan kreativitas nasional. Tering-karinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis moti…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790076020
- Deskripsi Fisik
- x, 340 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind u
Perihal Undang-Undang
-
- Edisi
- I, 2
- ISBN/ISSN
- 9789797693077
- Deskripsi Fisik
- xii, 284 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348 Ass p
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 4 : penjelasan perat…
Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…
- Edisi
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 9799226730
- Deskripsi Fisik
- lvi, 2096 hal. : 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah 
Akuntansi 
Penelitian 
Teknik Sipil 
Teknik Mesin