Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor kultur dan budaya dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pengaruh faktor budaya dan kultur yang berupa nilai, norma, dan sikap maupun ekseptasi para pegawai terhadap organisasi dan manajemen pemerintahan, memaksa pemerintah melakukan berbagai langkah dan tindakan dalam penyelenggaraan negara…
Di masa ini diperlukan lembaga pendidikan yang bermutu. Lembaga pendidikan yang mengedepankan mutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Namun, di era persaingan yang ketat ini, mutu saja tidaklah cukup untuk membangun lembaga pendidikan yang sukses. Para pengelola lembaga pendidikan harus mampu menjadikan lembaganya berdaya saing. Lantas, bagaimana cara menciptakan pendidikan yang b…
-
Bentuk Kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dewasa ini semakin bervariasi. Karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan ini. Buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di Indonesia, dengan mengacu kepada Ketentuan Hukum Pidana yang dimuat dalam Buku II KUHP mengenai perangkat hukum yang berfungsi seb…
-
Dengan selesainya buku sejarah ini, maka bertambahlah dokumentasi Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 samapi Proklamasi Kemerdeka-an 17 Agustus 1945. Buku yang dihimpun oleh Lembaga Penelitian Sejarah Nasional UNTAG sungguh memberikan kepada pejuang 45 suatu gambaran yang jelas tentang perjuangan para pemuda-pemuda kita sejak Sumpah Pemuda itu lebi…
Surat berharga menjadi pilihan utama dalam dunia bisnis (niaga/perdagangan) sebagai alat untuk membantu kelancaran bertransaksi karena kecepatan, kepraktisan, dan keamanannya. Penggunaan dan perkembangan surat berharga tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan atau dinamika di dunia bisnis sebagai instrumen pendukung proses perniagaan/perdagangan. Pada awalnya, surat berharga hanya digunaka…
Secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Proses ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seyogianya penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setetah alternatif penyelesaian sengketa lain…
Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: 1. Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. 2. Sumber dana perbankan di Indonesia. 3…
Setelah puluhan tahun supremasi hukum dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat tak jua kunung datang, maka keterpurukan hukum di Indonesia semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk. dikhawatirkan masyarakat Indonesia tidak sekedar termasuk `bad trust society` tetapi sudah tiba pada kualifikasi worst trust society`. Dalam buku ini dapat digali …
Kemajuan teknologi ini telah mendorong lahrnya hak-hak kekayaan intelektual (HaKI), yaitu hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dan lahir karna kemampuan manusia. HakI dapat berpa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya itu bernilai. HaKI merupakan pendorong utama terbentuknya hak paten. Hak Paten adalah hak…
Kebijakan Prolegnas diarahkan pada terbentuknya UU di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Secara operasional, Prolegnas berisi daftar urutan rancangan undang-undang (RUU) yang akan diundangkan menjadi UU. Pembentukan UU adalah pengaturan lebih lanjut…
Pasal 1 angka 5 Keppres No. 61 Tahun 1988 menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiavaon Istilah lembaga pembiayaan (infancing institution) belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan ini baru tum…
Di tengah dinamika implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan salah satu kewenangan daerah berupa penetapan Peraturan Daerah, maka setiap aparatur daerah yang berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah wajib memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknik pembentukan dan substansi pengaturan di dalam suatu Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Saya menyambut baik upaya Saud…
-
Investasi atau penanaman modal di era globalisasi dan perdagangan bebas memiliki peran yang signifikan untuk membangun perekonomian negara. Untuk mendukung kegiatan investasi,, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum yang jelas bagi investor dalam menanamkan modalnya. Buku ini mengkaji investasi dari segi hukum ekonomi dan bisnis, yakni…
Substansi dari buku ini secara khusus mengkaji perdagangan internasional dari aspek hukum publik, yaitu menguraikan tentang latar belakang dan dasar pengaturan perdagangan internasional, pengertian dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional, sejarah perdagangan, prinsip-prinsip GATT-WTO, regulasi antidumping, regulasi pelarangan subsidi, dan safeguard, kecenderungan pemerintah menerima p…
-