Studi keuangan : bantuan likuiditas bank Indonesia

-

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

-

Undang-Undang Pelayanan Publik Nomore 25 Tahun 2006

Dengan disahkannya UU Pelayanan Publik, masyarakat tidak perlu lagi dibatasi jika hendak membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini karena dalam UU Pelayanan Publik lebih memperjelas hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan, dan partisipasi masyarakat serta sanksi bagi penyelenggara dan korporasi. Selain itu mempertegas pemecahan masalah dalam layan…

Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 (UU No.40 tahun 2007) dan UU Penanaman …

Penerbitan perundang-undangan kali ini di bidang hukum bisnis, dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada khalayak, khususnya kalangan usahawan, ahli hukum, ekonom, pengacara, perguruan tinggi. Penerbitan dua undang-undang, masing-masing Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalam penerbitan ini dijadikan s…

Undang-undang Parpol 2008 / UU No.2 Tahun 2008 dan Keterwakilan Perempuan dal…

UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, secara jelas, menghendaki terdapatnya nuansa ``kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia`` UU No 2 Tahun 2008 telah menentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu p…

Undang-undang No.5 Tahun 2014 Aparatur Negara, Undang-undang No.13 Tahun 2003…

Banyak kasus ketimpangan sosial dialami oleh para tenaga kerja Indonesia. Sebut saja, tenaga kerja yang i negeri sipil yang marak akan praktik korupsi. Bahkan, proses rekrutmen para PNS dan pegawai honorer ini kenta! akan aroma nepotisme. Sayangnya, hal ini diperparah dengan buruknya kualitas peiayanan kepada publik. Sebaliknya, jika diperbandingkan dengan nasib para tenaga kerja di luar pemeri…

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU RI No. 5 Tahun 2014)

Untuk membentuk ASN yang mampu menyeleng rakan pelayanan publik dan menjalankan peran seba perekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tah 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tah 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. sebagai penggantiny…

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerinta daerah adalah mengurus pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan daerah, yang penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program-program pemerintahan daerah. Tentunya, seluruh lapisan masyarakat wajib mengetahui undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah agar pembangunan bisa be…

Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga…

Sebagai upaya menjaga perkembangan perekonomian nasional, sebagaimanayangdiamanatkan GBHN, dibuatlah aturan-aturan tertentu, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini memberikan jaminan pada pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan. Sebagai upaya sosialisasi undang-undang tersebut …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Aslinya, narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan penggunaan-nya, dapat menimbulkan efek samping yang sangat mem-bahayakan perseorangan atau masyarakat, khususnya ge-nerasi muda. Ironisnya, grafik penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Penyebarannya pun bersifat transnasional, dengan modus operandi yang tinggi, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Selama ini, perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yan menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakatdi masa kini karena pesatnya pertumbuhan ekonomi serta kemajuan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Undang-Undang Agraria dan aplikasinya

Hendaknya setiap warga Negara yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pertanahan atau agraria. Mengingat masaiah pertanahan rentan dengan konflik. Dengan memahami Undang-undang Agraria, sebagai warga negara yang sadar hukum akan mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Buku ini membahas tuntas tentang Undang-Undang Agraria b…

UUD 1945 dan amandemen : dilengkapi profile kabinet Indonesia bersatu 2009-20…

Panduan Berbangsa cfih Bemegara: 1.Undang-undang Dasar 1945 lengkap dengan perubahannya 2.Struktur Ketatanegaraan Sebelum Perubahan UUD 1945 3.Struktur Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945 4.Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 5.Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II 2009 - 2014 edisi Reshuffle

UUD 1945 Amandemen pertama s/d keempat : dilengkapisusunan kabinet Indonesia …

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014 membawa semangat baru. Upaya untuk membuat Indonesia menjadi lebih bnik lagi dalam segala aspek, termasuk aspek hukum jadi semakin terpompa. Dus, pengetahuan akan hukum menjadi niscaya untuk dimiliki bangsa besar yang tengahmenggeliatdan bersemangat membangun. Buku ini berisi rangkuman pengetahuan dasar perundang-undangan Indon…

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa…

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, dalam pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi masalah pendanaan ini, pemerintah menciptakan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Untuk memperla…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidika…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, ser…

Shahih Bukhari

-

Terjemahan Riadhus Shalihin II

Tarjamah Riadhus Shalihin

Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 414 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Men h