PERPUSTAKAAN

Universitas Muhammadiyah Metro

  • Beranda
  • Profil
    Sejarah Visi Misi Struktur Organisasi Pustakawan Informasi Berita FAQ
  • Layanan
    Pinjam Koleksi Bebas Pustaka Usul Koleksi
  • e-Resources
    E-Journal eBooks
  • Research Tools
    Tools
  • Masuk
    Area Anggota Pustakawan Pengunjung
  • Indonesiana
    • Batavia Digital
    • Candi-Candi Indoesia
    • Dokumentasi Film Indonesia
    • Dokumentasi Sastra Indonesia
    • Perpustakaan Presiden
    • Kraton Nusantara
    • Manuskrip Nusantara
    • Warisan Indonesia
    • Perpustakaan Pangeran Diponegoro
    • Perpustakaan Jendral Sudirman
    • Perpustakaan Tokoh Film
    • Harta Karun Perpustakaan Nusantara
    • Perpuspedia
    • Literasi Kanker Indonesia
    • E-Resources Perpusnas RI
    Cari
    • Indonesia One Search
    • Pencarian dari DDC
    • DOAJ
    • Google Scholar
    • Scopus
    • JDIH
    • Kepustakaan Nasional Indonesia
    • Katalog Nasional
    Peralatan
    • Mendeley
    • Publish Or Perish
    • VOSviewer
    Sumber Pembelajaran
    • Perpustakaan Digital
    • TED
    • Google Experiments
    • Sumber Belajar Kemendikbud
    • Buku Elektronik
  • FAQ
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu
➤

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
    Lihat Lebih Banyak
  • Bahasa
    Lihat Lebih Banyak
Ditemukan 8 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pemerintah Daerah"
cover
Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah
Komentar Bagikan
Suwanda, DadangWiratmokoLindri, Irene

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
9789796927487
Deskripsi Fisik
x, 230 hal. : il. ; 24 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
657.3 Suw p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya
Komentar Bagikan
Indonesia

Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)

Edisi
Cet.1
ISBN/ISSN
9790652518
Deskripsi Fisik
vi, 526 hlm. : 22 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 Ind u
Ketersediaan4
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…
Komentar Bagikan
Sekjen DPD RI

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vi, 46 hal. : 21 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
352.14 Sek k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Komentar Bagikan
Indonesia

1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
9789790075924
Deskripsi Fisik
viii, 646 hal. ; 21 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
R 348.598 Ind u
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…
Komentar Bagikan

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Edisi
Cet. 1
ISBN/ISSN
9786029557596
Deskripsi Fisik
352 hlm. : 18 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 u
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akuntansi bendaharawan pemerintah daerah/kota
Komentar Bagikan
Mumpuni, MilaRahmawati

Pada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dibahas bagaimana dasar hukum sistem dan prosedurnya serta pertanggungjawabannya. Pajak penghasilan yang dibahas adalah Pasal 21, 22, 23, dan 26. Kasus komprehensif yang dicontohkan di akhir bab mencakup akuntansi untuk bendahara pengeluaran. Pemegang amanat rakyat dalam mengelola keuangan negara/daerah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran maupun Be…

Edisi
I, 1
ISBN/ISSN
9786027811591
Deskripsi Fisik
xii, 320 hal, : 23 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
657 Rah a
Ketersediaan10
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akuntansi pemerintahan : implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah
Komentar Bagikan
Afiah, Nunuy Nur

-

Edisi
I, 2
ISBN/ISSN
9789791486606
Deskripsi Fisik
xxxiv, 222 hal. : 25 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
657.48 Afi a
Ketersediaan5
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Hukum Pemerintahan Daerah
Komentar Bagikan
Syarifin, PipinJubaedah, Dedah

Otonomi daerah merupakan pencerminan dari Denokrasi Pancasila di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena …

Edisi
1
ISBN/ISSN
9793576448
Deskripsi Fisik
XII, 305 hlm; 21cm
Judul Seri
-
No. Panggil
342.06 Sya h
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
PERPUSTAKAAN
NPP: 1872042D2000001

Layanan

Cek Pinjaman Buku Form Usulan Buku

Link Terkait

Website UM Metro Perpustakaan UM Metro Repository Repository Dosen e-Journal UM Metro Garuda Kemdikbud Digilib Um Metro

Jam Pelayanan

  • Senin-Kamis 07.30-15.30
  • Jumat 07.30-11.30
  • Sabtu-Minggu Libur

Hubungi Kami


© 2025 — Perpustakaan UM Metro
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
  • Akuntansi
  • Penelitian
  • Teknik Sipil
  • Teknik Mesin
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?