Salah satu hal yang sangat sering menjadi problematika dalam sektor perbankan adalah perihal kerahasiaan bank. Karena demikian luas cakupannya maka Undang-Undang Pencucian Uang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kerahasiaan (inter alia, kerahasiaan bank). Hingga saat ini buku yang membahas tentang hukum perbankan dan secara spesifik membahas perihal kerahasiaan perbankan dalam konteks…
Buku ini menghadirkan sejumlah aspek legal perbankan dan asuransi syariah, seperti hukum kontrak yang melandasi transaksi syariah, pengaturan mengenai struktur kelembagaan dan operasional perbankan syariah, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang relevan serta isu lainnya yang dipaparkan di bagian awal buku bukan hanya merupakan pengantar studi perbankan dan asuransi syariah …
Ketidaksiapan institusi dalam menjabarkan berbagai kebijakan pada tahun 1988-1999 ditengarai merupakan penyebab berlarutnya penyelesaian krisis perbankan di Indonesia. Konsep institusi yang saya maksud di sini adalah dalam arti sebagai wahana di mana aturan main sosial diterapkan dalam praktik. Dalam arti luas dan abstrak ini, institusi mencakup hukum. Dari sudut pandang itulah, saya menyambut…
Buku ini mencoba menjelaskan tentang berbagai aspek tentang hukum perbankan agar mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berminat bergelut dalam bidang perbankan dalam praktik maupun bagaimana hukum dicermati secara normatif.
Substansi buku Hukum Perbankan Syariah ini mampu memberikan jawaban atas berbagai permasalahan dalam dunia praktik perbankan syariah berdasarkan pemahaman yang tepat atas hukum-hukum yang bertalian dengan perbankan yang dilaksaanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Buku yang ditulis dengan sangat apik ini merupakan salah satu jawaban yang ditunggu publik. Selamat buat sahabat saya Prof. Dr…
Kehadiran lembaga kepailitan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai pengganti faillismentverordeningStb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348 yang merupakan hukum kepailitan peninggalan hukum kolonial Belanda, sebenarnya bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara…
-
Banyak buku yang mengulas mengenai merger bank, namun dalam buku ini, pembahasannya lebih dikhususkan pada akibat hukum dari adanya penggabungan bank tersebut. Penggabungan bank sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkanya Pakto 88, yang pada waktu itu hanya untuk mendapatkan izin devisa, tetapi sekarang penggabungan bank lebih ditujukan untuk survive, oleh karena itu, terdapat pihak-pihak yang w…
Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: 1. Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. 2. Sumber dana perbankan di Indonesia. 3…
Pada tahun 2004, program penjaminan yang dikenal dengan blanket guarantee mulai dihapuskan dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. Blanket guarantee sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui Keppres 26 Tahun 1998. Program penjaminan i…
Perbankan syariah secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan ke…
Lembaga keuangan dan perbankan selama ini masih banyak dikuasai oleh transaksi kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif dalam kehidupan perekonomian masyarakat modern, yakni dengan menggunakan instrumen bunga sebagai penggerak utama kegiata perekonomiannya. Padahal kegiatan perekonomian yang berbasis pada pembungaan uang (ribawi) tersebut ternyata tidak mampu bertahan kokoh dalam menghadapi ha…
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di dalam Pasal I angka I mengatakan, bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya Sedangkan, Pasal I angka 2 berbunyi: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana d…
-