Mengenal budaya Lampung dalam 4 bahasa : Lampung, Indonesia, Inggris dan Arab

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

9786029224207

Deskripsi Fisik

207 hlm. : 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

418 Sai m

DPRD dan penganggaran daerah : sebuah analisis empirik dan praktik

Buku ini dapat menjadi pegangan bagi anggota DPRD yang sedang menjabat, calon anggota DPRD, dan anggota partai politik yang memiliki minat untuk mencermati politik anggaran di daerah. Selain itu, akademisi, peneliti, dan mahasiswa dapat menjadikan buku ini sebagai referensi untuk memahami konsep dan fenomena penganggaran daerah yang melibatkan anggota DPRD di dalamnya

Manajemen risiko : pengelolaan keuangan daerah dalam upaya peningkatan transp…

Buku ini berisi tentang manajemen keuangan daerah yang ditinjau dari sapek manajemen risiko. Selain itu juga tentang bagaimana pelaksanaan, kekurangan, strategi perbaikan, implikasi pelaksanaannya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kesioner, observasi, pendalaman dokumentasi dan juga FGD. Sedangkan pendekatan teori yang digunakan adalah teori E…

Politik otonomi daerah : untuk penguatan NKRI

Ir. H. Isran Noor, MSi yang kini menjadi W Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wsemakin diakui sebagai sosok pimpinan pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan tata kelola pemerintahan di tingkatlokalKutaiTimurakantetapijuga dalam dunia politik yang lebih luas. Gagasan dan pemikirannnya yang bernilai solutif - tidak hanya mengedepankan persoalan yang dihada…

Potret pajak daerah di Indonesia

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam…

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Pajak daerah dan retribusi daerah : berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun …

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut di Indonesia sangat berkaitan dengan dinamika yang berkembang pada masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya reformasi perpajakan dan retribusi daerah pada tahun 2009, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010. Dengan berlakunya undang-unda…

Akuntansi keuangan daerah berbasic akural

buku ini dapat digunakan sebagai referensi mata kuliah akuntansi pemerintaha/ keuangan daerah pada program S1 dan S2. Para akademis dan praktisi perlu menggunakan referensi terkini (up date) untuk dapat mengikuti dinamika regulasi pelaporan keuangan daerah. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh laporan keuangan beberapa Pemda sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang praktik akunt…

Perencanaan pembangunan daerah

Buku dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: Bab I Arti dan Ruang Lingkup Perencanaan. Penulis menguraikan tentang apa arti dan tujuan dari perencanaan pembangunan, apa yang menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Penulis membagi menjadi beberapa subbab mengenai Permasalahan Mikro, Permasalahan Makro, Sistem Transportasi/Penyediaan Pra…

Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah te…

Buku ini dibuat sebagai bahan kajian bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset milik daerah atau mereka yang membantu pemerintah daerah membuat sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah, karena aplikasi pengelolaan aset milik daerah tidak hanya bergantung pada kedua peraturan tersebut, tetapi banyak terkait dengan peraturan lain, khususnya peraturan yang menyangkut pen…

Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)

Desain otonomi daerah dalam tinjauan sektoral : studi kasus Provinsi Kalimant…

Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemerintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pembangunan daerah yang dilaksanakan saat ini sudah mulai berger…

Pengkajian positioning fungsi pengawasan DPD RI dalam Musrenbang

Kegiatan Kajian Mendudukkan Fungsi DPD Rl dalam Musyawarah Perencan Pembangunan (Musrenbang) ini, merupakan hasil penelitian yang melihat keberad DPD Rl dalam melakukan fungsi sebagai wakil daerah di pusat.Disamping ur menjembati kepentingan daerah di tingkat nasional, juga dapat berperan memberi penguatan secara langsung melalui pembinaan, konsultasi, ataupun pengawa terhadap kinerja pembangun…

Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…

Mengkaji implementasi dan tuntutan baru otonomi khusus : perspektif DPD RI

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki art) penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

Undang-Undang Pilkada : UU RI No. 22 Tahun 2014,Perpu No. 1 Tahun 2014 tentan…

1. UUDESA2014 2. UU MPR, DPR, DPRD, DPD 2014 3. ULJ Organisasi Kemasyarakatan 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 6. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 7. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 8. UUPelayananPubltk2013 9. Amandemen Standar Nasional Pen…

Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa

-