Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786237311485

Deskripsi Fisik

vi, 154 hal. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

657.661 Jap i

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790612174

Deskripsi Fisik

456 hal. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 657.661 Ind s

Essentials of accounting : for governmental and not for profit organizations

The twelfth edition of Copley's Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations provides a thorough overview of major issues affect¬ing the preparation of financial statements for federal, state and local governments as well as nongovernmental not-for-profit organizations. The text reflects current professional standards while focusing on those transactions and event…

Accounting for governmental and nonprofit entities

Accounting for Governmental and Nonprofit Entities provides users with extensive, accurate, and up-to-date coverage of accounting and financial reporting for government and not-for-profit organizations, in addition to information on governmental auditing and performance measurement. The textbook uses a unique dual-track approach to teaching governmental accounting and features two independent c…

Akuntansi desa : panduan tata kelola keuangan desa

Buku ini berisi tentang akuntansi desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa yang perlu dilakukan oleh para perangkat desa khususnya oleh bendahara desa. Tata kelola keuangan yang akan dibahas dalam buku ini sesuai dengan Permendagri terbaru adalah mulai dari bagaimana membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku pajak, buku bank, buku…

Permendagri nomor 8 dan 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan b…

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, dokumen ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemeirintah daerah. Pnaktek selama ini menunjukkan banyak…