MD3 (UU RI No. 17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD

1. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 2. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 3. Pidana Pendanaan Terorisme 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 5. Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan 6. Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UU Pelayanan Publik 2013 10. Amandemen Standar Nasional Pendidikan 2013 11. UU Lembaga Keu…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika…

KATAPENGANTAR Tendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan lpotensi dirinya melalui kegiatan pengajaran dan/atau cara lain yang fikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasi…

Undang-Undang Keimigrasian

-

Undang-Undang Narkotika (UU No. 22 Th. 1997) Dan Psikotropika (UU. No. 5 Th. …

-

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004

-

Undang-Undang Kesehatan UU RI No. 36 Th. 2009)

-

Undang-Undang Perpajakan 2007: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790332966

Deskripsi Fisik

ix, 253 hlm; 28 cm

Pengarang

-

No. Panggil

348.02 Pur u

Buku ketiga jilid 1 : risalah rapat komisi C sidang umum MPR RI

-

Undang-Undang RI No 12 th 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan UU RI no 1…

-

Undang-undang ketenagakerjaan dan aplikasinya : Undang-Undang Republik Indone…

Dunia kerja adalah dunia yang penuh dengan dinamika dan rentan dengan konflik. Akibat dari kurang pahamnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, sistem pengupahan, perjanjian kerja, waktu kerja, lembur, cuti, PHK, dan sebagainya oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan sebagai acuan dan mutlak untuk diketahui oleh semua pihak. Buku ini…

Undang-Undang Pelayanan Publik Nomore 25 Tahun 2006

Dengan disahkannya UU Pelayanan Publik, masyarakat tidak perlu lagi dibatasi jika hendak membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini karena dalam UU Pelayanan Publik lebih memperjelas hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan, dan partisipasi masyarakat serta sanksi bagi penyelenggara dan korporasi. Selain itu mempertegas pemecahan masalah dalam layan…

Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 (UU No.40 tahun 2007) dan UU Penanaman …

Penerbitan perundang-undangan kali ini di bidang hukum bisnis, dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada khalayak, khususnya kalangan usahawan, ahli hukum, ekonom, pengacara, perguruan tinggi. Penerbitan dua undang-undang, masing-masing Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalam penerbitan ini dijadikan s…

Undang-undang Parpol 2008 / UU No.2 Tahun 2008 dan Keterwakilan Perempuan dal…

UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, secara jelas, menghendaki terdapatnya nuansa ``kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia`` UU No 2 Tahun 2008 telah menentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu p…

Undang-undang No.5 Tahun 2014 Aparatur Negara, Undang-undang No.13 Tahun 2003…

Banyak kasus ketimpangan sosial dialami oleh para tenaga kerja Indonesia. Sebut saja, tenaga kerja yang i negeri sipil yang marak akan praktik korupsi. Bahkan, proses rekrutmen para PNS dan pegawai honorer ini kenta! akan aroma nepotisme. Sayangnya, hal ini diperparah dengan buruknya kualitas peiayanan kepada publik. Sebaliknya, jika diperbandingkan dengan nasib para tenaga kerja di luar pemeri…

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU RI No. 5 Tahun 2014)

Untuk membentuk ASN yang mampu menyeleng rakan pelayanan publik dan menjalankan peran seba perekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tah 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tah 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. sebagai penggantiny…

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerinta daerah adalah mengurus pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan daerah, yang penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program-program pemerintahan daerah. Tentunya, seluruh lapisan masyarakat wajib mengetahui undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah agar pembangunan bisa be…

Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga…

Sebagai upaya menjaga perkembangan perekonomian nasional, sebagaimanayangdiamanatkan GBHN, dibuatlah aturan-aturan tertentu, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini memberikan jaminan pada pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan. Sebagai upaya sosialisasi undang-undang tersebut …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Aslinya, narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan penggunaan-nya, dapat menimbulkan efek samping yang sangat mem-bahayakan perseorangan atau masyarakat, khususnya ge-nerasi muda. Ironisnya, grafik penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Penyebarannya pun bersifat transnasional, dengan modus operandi yang tinggi, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Selama ini, perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yan menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakatdi masa kini karena pesatnya pertumbuhan ekonomi serta kemajuan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…