Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonsia 3 : pedoman, topik, i…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2 : imigrasi kependu…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peratutan Perundang-undangan Republik Indonesia 1 : tata negara, per…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah

UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH PERATURAN PEMERINTAH : No. 25 TAHUN 2009 Tentang PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH No. 56 TAHUN 2008 Tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 57 TAHUN 2008 Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 67 TAHUN 200…

Amandemen Undang-Undang PSK : UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sa…

1. UUPEMDA2014 2. UUPILKADA2014 3. UUDESA2014 4. UUMD3(MPR, DPR, DPRD, DPD)2014 UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UU Pelayanan Publik 2013…

Undang-Undang Pilkada : UU RI No. 22 Tahun 2014,Perpu No. 1 Tahun 2014 tentan…

1. UUDESA2014 2. UU MPR, DPR, DPRD, DPD 2014 3. ULJ Organisasi Kemasyarakatan 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 6. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 7. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 8. UUPelayananPubltk2013 9. Amandemen Standar Nasional Pen…

Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

1. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 2. UU Perlindungan Saksi dan Korban 2014 3. UU Keperawatan 2014 4. UU Tenaga Kesehatan 2014 5. UUPEMDA2014 6. UUPILKADA2014 7. UUDESA2014 8. UU Perindustrian dan UU Perdagangan 2014 9. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 10. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 11. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 12. Pendanaan Terorisme 2…

MD3 (UU RI No. 17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD

1. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 2. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 3. Pidana Pendanaan Terorisme 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 5. Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan 6. Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UU Pelayanan Publik 2013 10. Amandemen Standar Nasional Pendidikan 2013 11. UU Lembaga Keu…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika…

KATAPENGANTAR Tendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan lpotensi dirinya melalui kegiatan pengajaran dan/atau cara lain yang fikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasi…

Undang-Undang Keimigrasian

-

Undang-Undang Narkotika (UU No. 22 Th. 1997) Dan Psikotropika (UU. No. 5 Th. …

-

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004

-

Undang-Undang Kesehatan UU RI No. 36 Th. 2009)

-

Undang-Undang Perpajakan 2007: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790332966

Deskripsi Fisik

ix, 253 hlm; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 Pur u

Buku ketiga jilid 1 : risalah rapat komisi C sidang umum MPR RI

-

Undang-Undang RI No 12 th 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dan UU RI no 1…

-

Undang-undang ketenagakerjaan dan aplikasinya : Undang-Undang Republik Indone…

Dunia kerja adalah dunia yang penuh dengan dinamika dan rentan dengan konflik. Akibat dari kurang pahamnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, sistem pengupahan, perjanjian kerja, waktu kerja, lembur, cuti, PHK, dan sebagainya oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan sebagai acuan dan mutlak untuk diketahui oleh semua pihak. Buku ini…

Undang-Undang Pelayanan Publik Nomore 25 Tahun 2006

Dengan disahkannya UU Pelayanan Publik, masyarakat tidak perlu lagi dibatasi jika hendak membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini karena dalam UU Pelayanan Publik lebih memperjelas hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan, dan partisipasi masyarakat serta sanksi bagi penyelenggara dan korporasi. Selain itu mempertegas pemecahan masalah dalam layan…

Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 (UU No.40 tahun 2007) dan UU Penanaman …

Penerbitan perundang-undangan kali ini di bidang hukum bisnis, dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada khalayak, khususnya kalangan usahawan, ahli hukum, ekonom, pengacara, perguruan tinggi. Penerbitan dua undang-undang, masing-masing Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalam penerbitan ini dijadikan s…