Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena itu manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dija…
Buku ini berbicara berbagai hal yang berkaitan tentang hukum pembuktian perdata, dari dua perspektif yang bertolak belakang: teoretis dan praktis. Dengan penekanan lebih kepada tema beban pembuktian hukum perdata, di antara tema pokokyang diperbincangkan antara lain: 1. Serba-serbipengantarhukumpembuktian. 2. Asas yang mendasari hukum pembuktian perdata. 3. Alat-alat bukti dalam proses perda…
Pada tahun 2004, program penjaminan yang dikenal dengan blanket guarantee mulai dihapuskan dan akan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. Blanket guarantee sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui Keppres 26 Tahun 1998. Program penjaminan i…
Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa perdata berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dalam sengketa bisnis, dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah (quick and lower in time and money to the parties) serta bersifat informal procedure. Oleh karena itu, dicari cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efis…
Hukum acara rneliputi ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata m…
Dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan hal itu diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek. Dengan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yangtelah diratiflkasi Indonesia, serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang …
Hak Kekayaan Intelektual IHRl) adiah salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manu& Narhun, karena metode penyampaian dan perspektif yang digunakan kurang tepat, HKI sering dianggap tidak relevan dengan kehidupan masyarakatdi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Buku ini berisikan pembahasan HKI yang didasarkan pada perspektif global serta mencakup aspek-aspek penting…
HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah aturan yang mengatur hak-hak seseorang/pihak tertentu untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual mereka. Apakah Anda pernah merasa dirugikan dalam hal hasil karya yang pernah Anda ciptakan? Atau, apakah Anda bermasalah dengan produk yang sudah Anda patenkan? Jika iya, Anda berhak untuk menuntut semuaitu. Tapi..., bagai…
Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, pengakuan terhadap beragam hasil karya cipta milik orang atau institusi lain sering diidentikkan dengan perilaku kriminal - karena adanya kerugian secara ekonomi. Padahal pelanggaran-pelanggaran tersebut hanyalah sebagian saja dari fenomena HAKI yang akbir-akhir ini hangat dibicarakan. Dalam pengertiann…
-
Praktik Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah yang diadakan agar para sarjana hukum kelak tidak canggung lagi menghadapi kenyataan yang sebenarnya dalam praktik hukum sehari-hari. Secara umum materi buku ini menitikberatkan pada penguasaan materi dan situasi sidang dalam suatu perkara selain juga pengertian, dasar hukum, dan susunan kekuasaan badan-badan pengadilan serta tentang praktik …
-
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat mulai aspekfisik administratif hingga legalitas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara berjenjang, sebagaimana tertuang antara lain dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di bidang Pertanahan. Namun, sampai saat ini setidaknya teridentif…
-
Indonesia sebagai negara hukum senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan tersebut hanya dapat dicapai dengan melakukuan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang sifatnya multi kompleks, tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Konsekuensi negati…
Pengadilan tinggi sebagai instansi peradilan tingkat kedua ditujukan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan . tingkat pertama yang belum memuaskan para pihak yang beperkara. Ketidakpuasan tersebut diakomodasi oleh hukum dengan mcnciptakan upaya hukum banding. Untuk melanjutkan proses pencarian keadilan di tingkat tersebut, tak ayal lagi, diperlukan pemahaman yang utuh tentang proses pemerik…
Kebijaksanaan memiliki orientasi guna menyelesaikan masalah tertentu pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu. Dalam proses kebijaksanaan hendaknya dipertimbangkan segala sumber dana dan sumber daya lingkungan serta dipertimbangkan pula sarana yuridis pemerintahan, sehingga bila mengalami kendala dalam pelaksanaannya akan segera memperoleh solusi. Kebijaksanaan publik bersifat mengikat bagi w…
Mahkamah Syariyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada. Di samping itu, Mahkamah Syariyah adalah Peradilan Syariat Islam dan menjadi bagian dari sistem peradilan nasional yang be…
-
Yurisprudensi {Case Law atau Judge Law) adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama. Himpunan yurisprudensi hukum acara perdata ini bersumber dari yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Rl tahun 1968 sampai dengan 2006. Yurisprudensi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat p…