Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Untuk itu melalui Undang-…
Hukum dagang adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan yang timbul, khusus dari lapangan perusahaan dalam lalu-lintas perdagangan, baik pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang disebut ``hukum bisnis`` (bussines law). Studi Hukum Dagang di Indonesia tel…
Buku Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 2/SKLN-X/2012) merupakan satu-satunya buku yang menganalisis secara holistik tentang divestasi saham. Divestasi saham, tidak hanya menjadi kewajiban badan hukum publik semata-mata, tetapi )uga menjadi kewajiban badan hukum privat. Salah satu badan hukum privat yang harus melakukan pengalihan saham, yaitu badan hukum p…
Hukum Dagang adalah serangkijan norma yang timbut khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi. Dalam hukum dagang atau perniagaan diatur ketentuan mengenai hubungan bagi pedagang antara, ketentuan perserikatan, transpo…
Buku yang pembaca pegang ini, dibuat pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian, buku ini tidak hanya rnengkaji materi muatan undang-undang tersebut, tetapi juga membahas beberapa pasal dari undang-undang kepailitan sebelumnya, yakni Peraturan Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, khususnya pada saat menganalisis kasus-kasus aktual dan kontraversial. Kasus aktual dan kon…
Buku ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup hukum kepailitan, dimulai dari pengantar hukum kepailitan, kepailitan perorangan, kepailitan bagi suami istri, dan kepailitan badan hukum, sampai pada akibat dan prosedurnya. Di samping itu, dipelajari tentang keberadaan dan kompentensi pengadilan niaga sebagai lembaga penegak hukum di bidang kepailitan, serta tugas, wewenang, dan t…
RUU Kerahasiaan Negara juga lebih concern terhadap informasi-informasi yang harus dirahasiakan daripada informasi-informasi yang harus dibuka publik. Pemerintah lebih mencemaskan bahaya pembocoran rahasia negara, meskipun secara faktual yang sering terjadi justru praktek-praktek penyembunyian inforamsi (bukan rahasia negara) dengan akibat yang jauh lebih merugikan kepentingan umum. Semangat dar…
-
Hukum acara perdata hanyalah diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan memperta-hankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata untuk melindungi hak-hak sese-orang. Secara praktis dan dengan tetap menjaga nilai-nilai ilmiah, …
Dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka praktek hukum kepailitan di Indonesia telah memasuki suatu babak baru. Akan tetapi, di lain pihak guruh-gemuruhnya kegiatan yang berkenaan dengan kepailitan tidak setiap harinya di pengadilan niaga tidaklah cukup ditopang oleh konsep-konsep teori hukum yang jelas. Sehingga yang memberi kontri-busi terhadap perkembangan hukum kepailitan dewasa ini bukan…
Buku Hukum Acara Perdata ini sangatlah lengkap karena memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis-penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agun…
Ketatatnya persaingan perdagangan antarbangsa mengakibatkan frekuensi kecurangan dalam perdagangan international semakin terbuka dan memiliki kecenderungan untuk meningkat. Kehadiran suatu perangkat hukum untuk mengatasi berbagai persoalan dalam perdagangan transnasional itu adalah sebuah keniscayaan. Perangkat ini dikenal juga dengan istilah hukum antidumping (antidumping code). Hukum antid…
Dunia bisnis di Indonesia mengalami kemajuan pesat, seperti di bidang joint venture, dagang, maupun alih teknologi. Dengan adanya kemajuan-kemajuan di bidang ini, sudah saatnya kita mempersiapkan diri dan mengantisipasinya, caranya klausula arbitrase. Peran dan penggunaan klausula arbitrase dalam arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan. Dalam seti…
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena itu manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dija…
Buku ini berbicara berbagai hal yang berkaitan tentang hukum pembuktian perdata, dari dua perspektif yang bertolak belakang: teoretis dan praktis. Dengan penekanan lebih kepada tema beban pembuktian hukum perdata, di antara tema pokokyang diperbincangkan antara lain: 1. Serba-serbipengantarhukumpembuktian. 2. Asas yang mendasari hukum pembuktian perdata. 3. Alat-alat bukti dalam proses perda…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah