Politik hukum pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786025339189

Deskripsi Fisik

xiv, 82 hal. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Har p

Keadilan restorative justice : implementasi politik hukum pidana bernilai fil…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786236031971

Deskripsi Fisik

xiv, 168 hlm. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Har k

Kompilasi jurnal ilmiah internasional nasional prosiding artikel dalam perspe…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786236031872

Deskripsi Fisik

xiv, 484 hal. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Har k

Filosofi pendekatan keilmuan hukum dengan pendekatan religius dalam upaya mem…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786236031308

Deskripsi Fisik

xviii, 234 hal. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Har f

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat Perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pi…

Hukum acara pidana : suatu orientasi wewenang pengadilan untuk mengadili

Buku ini merupakan mata pelajaran wajib yang sangat penting bagi fakultas hukum, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa serta peminat masalah hukum lainnya.

Perbandingan hukum pidana

Perbandingan hukum pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan.Pada mulanya perbandingan hukum pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta hukum pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perkembangan hukum pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri se…

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana, mencakup seluruh presedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksa di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (esekusi), juga mengatur tentang upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Fungsi represi KUHAP yaitu melaksanakan dan menegakan hukum pidana, sedangkan fungsi…

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup : perspektif viktimologi dalam…

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dewasa ini terus meningkat dengan menimbulkan dampak dan korban sangat sangat kompleks. Permasalahan ini tidak terlepas daripenegakan hukumnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya tersebut adalah faktor hukumnya sendiri (substansi perundang- undangan di bidang lingkungan hidup). Analisa penulis dalam buku ini disimpulkan ba…

Hukum pidana

Buku inin membahas tentang hukum positif Indonesia dan mengetengahkan kajian hukum pidana. Kajian ini merupakan studi hukum normatif yang sangat mendasar untuk mengetahui hukum positif yang berlaku serta didukung oleh teori, konsep, dan pendapat para pakar hukum pidana yang teruji keilmuannya. Materi pokok buku ini tentang teori hukum pidana, delik dalam hukum pidana, berlakunya hukum pidana, t…

Dekonstruksi asas praduga tidak bersalah : Pembaruan Tekstualitas Formulasi N…

Buku sederhana ini menelaah mengenai formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah, baik pada tataran norma maupun ide dasar (nilai/value) yang dikandungnya. Penggunaan paradigma critical theory et.al beserta pemikiran para tokoh pemikir hukum kritis, memberikan pemahaman baru bahwa formulasi asas demikian memerlukan pembaruan hukum. Oleh karenanya, langkah reorientasi dan reformasi hukum positif (form…

Perbuatan pidana ujaran kebencian : ragam dan studi kasus

Buku ini memberikan pembahasan secara utuh ujaran kebencian baik dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, landasan filsafat hukum, teori hukum pidana terkait perbuatan pidana serta regulasi. Tidak mau terjebak dalam tataran teori, penulis mengupas ujaran kebencian dari sisi praktis dengan menjelaskan permasalahan penggunaan bahasa yang multitafsir sehingga diusulkan solusi baik secara prev…

Perampasan harta hasil korupsi : perspektif hukum pidana yang berkeadilan

Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang Negara yang diambil dan dinikmati secara melawan…

Sistem peradilan Tipikor terpadu di Indonesia : teori dan praktik

Buku ini awalnya sebagai bahan diskusi pada matakuliah Sistem Peradilan di Indonesia bagi mahasiswa program Pascasarjana Magister llmu Hukum Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah mendapat saran dan pendapat agar dibukukan sehingga dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Akhirnya penulis lebih menyederhanakan dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam praktik beracara khusus…

Konsep pemidanaan berbasis kerugian ekonomi : menuju hukum pidana yang berkea…

Berbicara tentang sistem hukum pidana, setelah menentukan seorang tersangka memenuhi semua unsur pasal yang disangkakan dan faktor criminal liability, yang terpenting adalah penentuan besar sanksi pidana maupun yang lain. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori pun yang melandasi putusan hakim secara rasional dan adil yang bisa menjelaskan beban sanksi pidana yang dijatuhkan. Buku in…

Pelajaran hukum pidana bagian 2 : penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, p…

Selain diperlukan oleh mahasiswa fakultas hukum, buku ini juga diperlukan oleh para praktisi hukum yang menerapkan ketentuan tindak pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP. karena tindak pidana dibentuk dan ditetapkan atas dasar asas-asas hukum pidana berikut teori-teori/doktrik hukumnya. oleh karena itu, ketika tindak pidana diterapkan dalam kasus-kasus konkret tidak bisa keluar dari…

Pelajaran hukum pidana bagian 3

Buku ini memberikan pembahasan yang luas tentang hukum pidana beserta cakupannya dengan diawali pemberian batasan tentang hukum pidana untuk mempermudah pembaca dalam memahami arti hukum pidana. Materi pelajaran Hukum Pidana ini dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PHI), Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Hasil eksaminasi putusan PK perkara sudjiono timan dan bunga rampai pencegaha…

Akademisi dan pakar hukum di Indonesia sendiri melihat keanehan dalam PK yang diputuskan oleh MA. Atas dasar itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggelar diskusi hasil eksaminasi atas putusan PK No 97/PK/PID.SUS/2012 terdakwa korupsi BLBI Sudjiono Timan itu. “Ini bukti dari para dekan hukum karena atas raasa kepedulian penegakan hukum. Salah satu eksaminasi de…

Asas-asas hukum pidana islam

Buku ini memberikan jawaban atas sederet pertanyaan itu dan hal-hal lainnya terkait hukum pidana Islam. Sebelum memaparkan hukum pidana Islam, buku ini menjelaskan terlebih dahulu seputar hukum pidana, Islam dan syariah, serta hukum, moral dan keadilan. Selanjutnya dibahas terkait hukum pidana Islam meliputi mulai dari definisi, ruang lingkup, asas, dan tujuan hukum pidana Islam, percobaan, pe…

Tindak pidana gratifikasi

Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…