Akuntansi desa : panduan tata kelola keuangan desa

Buku ini berisi tentang akuntansi desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa yang perlu dilakukan oleh para perangkat desa khususnya oleh bendahara desa. Tata kelola keuangan yang akan dibahas dalam buku ini sesuai dengan Permendagri terbaru adalah mulai dari bagaimana membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku pajak, buku bank, buku…

Perencanaan pembangunan daerah

Buku dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: Bab I Arti dan Ruang Lingkup Perencanaan. Penulis menguraikan tentang apa arti dan tujuan dari perencanaan pembangunan, apa yang menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Penulis membagi menjadi beberapa subbab mengenai Permasalahan Mikro, Permasalahan Makro, Sistem Transportasi/Penyediaan Pra…

Membangun kemandirian desa : perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan …

Kebijakan yang mengatur mengenai desa pada realitasnya belum mampu mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa ibarat obyek eksperimentasi regulasi. Buku ini hadir untuk memberikan kontribusi atas persoalan-persoalan desa tersebut. Relevansinya diharapkan semakin besar seiring dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam mendorong pembangunan kemandi…

Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…

Case in comparative politics

Cases in Comparative Politics can be traced to an ongoing experiment under¬taken by the three comparative political scientists in the Politics and Government Department at the University of Puget Sound. Over the years the three of us spent much time discussing the challenges of teaching our introductory course in com¬parative politics. In those discussions we came to realize that each of us t…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)

Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah

UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH PERATURAN PEMERINTAH : No. 25 TAHUN 2009 Tentang PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH No. 56 TAHUN 2008 Tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 57 TAHUN 2008 Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 67 TAHUN 200…

Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

1. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 2. UU Perlindungan Saksi dan Korban 2014 3. UU Keperawatan 2014 4. UU Tenaga Kesehatan 2014 5. UUPEMDA2014 6. UUPILKADA2014 7. UUDESA2014 8. UU Perindustrian dan UU Perdagangan 2014 9. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 10. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 11. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 12. Pendanaan Terorisme 2…

Etika pemerintahan

Berbagai pendidikan Strata 1 (sarjana), Strata 2 (magister) dan Strata (doktor) memberikan mata kuliah Filsafat dan Etika Pemerintahan kepa kurikulum mereka tetapi penulis tetap saja hanya menulis Filsa Pemerintahan karena dengan menyebut Filsafat Pemerintahan ak merangkap kajian Etika Pemerintahan bahkan juga Logika Pemerintah; dan Estetika Pemerintahan, hanya saja buku Filsafat Pemerintahan s…

SAP "Standar Akuntansi Pemerintah (PP RI No. 24 th. 2005)"

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem tatanan kehidupan negara. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Partisipasi itu terwujud dalam tuntutan akan akuntabilitas publik mapun pusat. Arti penting akuntabilitas dalam good goverment tampaknya semakin disadari sebagaimana terlihat d…

Strategi pemerintahan : manajemen organisasi publik

Di samping pertimbangan adanya permintaan, sejatinya setiap penulisan buku memerlukan justifikasi akadernik sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat akademik. Dengan justifikasi akademik yang memadai, kelabiran sebuah buku diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan praktik manajcmcn. Dengan demikian, buku tersebut bukan hanya sekadar menambah jumlah, tetapi juga memberi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 414 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Men h

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : bidang tata usaha 6

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : bidang pedoman indeks 7

-

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa

-

Peraturan Perpajakan di Indonesia

-

Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2000

-