Pengantar hukum laut edisi kedua

opik utama yang menjadi referensi penting serta kajian Ilmu Hukum pada buku ini diuraikan dalam tema-tema besar dan subtema diantaranya : (1) Definisi, Batasan Dan Sejarah Hukum Laut; (2) Sumber Hukum Laut; (3) Rezim-Rezim Hukum Laut; (4) Territorial Sea, Contiguous Zone Dan Exclusive Economic Zone; (5) Continental Shelf, Archipelagic State Dan Innocent Passage; (6) Lintas Damai, Hot Pursuit; D…

Hukum pidana pemilu

Secara sistematis, buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 1 Pengantar; Bab 2 Kepemiluan di Indonesia; Bab 3 Hukum Pidana & Pemilu; Bab 4 Tindak Pidana Pemilu; Bab 5 Stelsel Pidana Pemilu; Bab 6 Hukum Acara Pidana Pemilu; Bab 7 Putusan Pidana Pemilu; Bab 8 Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi; Bab 9 Tanggung Jawab Pidana Partai Politik. Hadirnya buku ini di tengah khalayak, diharap…

Teori-teori hukum agraria

Buku Hukum Agraria ini ditulis dengan bahasa yang lugas yang membahas secara komprehensif dan mendalam tentang hukum agraria dan hukum tanah, dengan penekanan khusus pada aspek konsep, doktrin, dan teori hukum dengan tetap menjaga bahasan tentang topi-topik mainstream di bidang hukum agraria. Topik-topik bahasannya meliputi teori kepemilikan tanah, konsep hak-hak atas tanah, sistem perolehan,…

Etika dan moral penegak hukum di indonesia : falsafah, kode etik, dan penegak…

Ketika keadilan dan penegakan hukum suatu negara berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa pandang bulu, hal itu disebabkan oleh penegak hukum yang menjalankan etika profesinya secara benar. Etika merupakan ketentuan untuk menjadi penunjuk jalan bagi para penegak hukum untuk menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya. Karenanya, buku ini hadir sebagai pengetahuan dasar mahasiswa hukum calon-calon …

Antropologi hukum kontemporer

Antropologi hukum adalah ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yaitu ilmu antropologi dan ilmu hukum sehingga ia dapat didekati dari kedua disiplin ilmu ini. Ia dipelajari di kedua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti sosiologi hukum antropologi hukum juga menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun demikian, berbeda dengan sosiologi hukum …

Hukum administrasi negara kontemporer : konsep, teori, dan penerapannya di in…

Hukum Administrasi Negara tidak hanya menyangkut hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat, tetapi juga terkait dengan hubungan antara administrasi negara dengan dunia internasional. Di dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat), segala tindakan pemerintahan (bestuurshandelingen), yang menjadi objek dari Hukum Administrasi Negara harus tunduk kepada hukum sehingga harus ada kaidah-kaida…

Sejarah dan tradisi hukum

Sejarah dan tradisi hukum sejak simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada 1-3 April 1975, di berbagai kertas kerja dan literatur yang mendalami bidang sejarah hukum tergolong minim atau langka. Padahal untuk memahami hukum secara mendalam diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu hukum dan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai penunjang …

Asas permaafan hakim (rechterlijk pardon)

Buku berjudul “Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” adalah hasil pemikiran dan pengamatan penulis terhadap politik hukum pidana, khususnya terfokus pada asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Penulis memotivasi karyanya dari rasa keingintahuan yang besar terkait kasus-kasus pidana di Indonesia. Dengan harapan aga…

Hukum kontrak bisnis

Buku yang berjudul Hukum Kontrak Bisnis ini disusun secara runut dan sistematis. Di dalamnya membahas dasar-dasar dan teori dalam hukum kontrak, membahas teori serta penerapan dalam berbagai kontrak bisnis dari yang paling dasar hingga kontrak bisnis yang relatif rumit, pembahasan beraneka ragam klausul yang akan dipergunakan di dalam kontrak komersial atau kontrak bisnis, serta dilengkapi pand…

Hukum acara pidana Islam (HAPI)

Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…

Hukum pembuktian pidana di Indonesia : perbandingan HIR dan KUHAP

Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…

Penahanan prapersidangan di Indonesia = pre-trial detention in Indonesia

Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih h…

Hukum perikatan dalam tradisi sistem hukum civil

Buku ini mengupas asas-asas hukum perikatan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek. Meruntut dari sejarah, Burgerlijk Wetboek sendiri adalah hasil transplantasi dari Code Civil Perancis. Adapun Code Civil Perancis dipengaruhi oleh Hukum Romawi. Demikian panjang perjalanan perkembangan hukum yang diatur pada Burgerlijk Wetboek inilah maka buku ini bukan saja mengupas asas-asas yang tercantum dala…

Kerahasiaan bank dan anti tipping off di sektor perbankan

Salah satu hal yang sangat sering menjadi problematika dalam sektor perbankan adalah perihal kerahasiaan bank. Karena demikian luas cakupannya maka Undang-Undang Pencucian Uang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kerahasiaan (inter alia, kerahasiaan bank). Hingga saat ini buku yang membahas tentang hukum perbankan dan secara spesifik membahas perihal kerahasiaan perbankan dalam konteks…

Hukum agraria indonesia : sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, is…

Edisi

Cet. 5

ISBN/ISSN

9786029463323

Deskripsi Fisik

lxxvii, 656 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

Jilid 1 Hukum Tanah Nasional

No. Panggil

346.04 Har h

Hukum perjanjian internasional

Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dilakukan di antara dua negara atau lebih. Ada beberapa macam pengertian perjanjian internasional menurut beberapa ahli dan ada beberapa jenis perjanjian internasional yang disepakati oleh beberapa Negara. Jadi Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-ak…

Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

9789790070233

Deskripsi Fisik

viii, 272 hlm. : 23 Cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.3 SUT p

Perempuan & keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia

Buku ini menyajikan berbagai pergulatan pemikiran hukum yang berkaitan dengan waris perempuan dalam penerapan hukum islam. Karena itu, cakupannya tidak hanya Indonesia, tapi juga berbagai penerapan hukum waris atas diri wanita di berbagai negara dengan komposisi masyarakat yang mirip Indonesia, setidaknya dalam satu aspek: didominasi masyarakat muslim. Dengan demikian, isu yang diangkat dalam b…

Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah : di lembaga keuangan dan bisnis kont…

Materi pada buku ini terdiri dari tiga bagian besar, yaitu materi teoretis, materi penerapan, dan materi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pada bagian teori buku ini memaparkan kajian teoretis terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah; Subjek, Kepemilikan dan Harta; Hukum Akad dalam Syariah; Transaksi Pertukaran (Jual Beli); Akad Percampuran (Transaksi Kerja Sama Usaha…

Hukum acara jinayat

Hukum Acara Jinayat adalah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ini penting untuk dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa yang mendalami ilmu hukum di Indonesia terutama hukum Islam. Oleh karena itu, matakuliah Hukum Acara Jinayat merupakan matakuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah …