Merger Bank di Indonesia

Banyak buku yang mengulas mengenai merger bank, namun dalam buku ini, pembahasannya lebih dikhususkan pada akibat hukum dari adanya penggabungan bank tersebut. Penggabungan bank sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkanya Pakto 88, yang pada waktu itu hanya untuk mendapatkan izin devisa, tetapi sekarang penggabungan bank lebih ditujukan untuk survive, oleh karena itu, terdapat pihak-pihak yang w…

Itroducion to Criminologi

-

Pengangkutan Kargo Udara: Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Dimensi Hukum Uda…

Keunikan dan keunggulan buku ini adalah membahas tentang pengangkutan kargo udara dengan analisis dari segi hukum yang terarah pada fokus kajian tanggungjawab pengangkut kargo baik dihubungkan dengan hukum udara nasional maupun internasional. selain itu dibahas pula dari sejarah perkembangan tanggungjawab pengangkut kargo baik dihubungan dengan hukum udara nasional maupun internasional. selain …

Penelitian Tindakan Kelas

Guna tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal,upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran harus terus dilakukan.salah satunya dengan melakukan penelitian tindakan kelas (classroom action research). buku ini membahas secara komprehensipp dan detail seputrar penelitian tindakan kelas(PTK) yang merupakan bagian penelitian tindakan (action research). bertujuan memperbaiki mutu praktik p…

Standar Nasional Pendidikan (PP RI No.19 Th. 2005)

-

Filsafat hukum

Hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari perenungan dan perumusan nilai-nilai yang bersifat mendasar dari hukum itu.sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya, apakah sebabnya kita menaati hukum, apakah keadilan menjadi ukuran untuk baik atau buruknya hukum itu. Inilah yang menjadi tugas dari f…

Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, baik itu krisis ekonomi, keuangan dan bahkan krisis politik dan keamanan, telah berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi di Indonesia. Terpuruknya kegiatan investasi di Indonesia tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satu cara untuk keluar dari krisis tersebut dan me…

Pembiayaan Pertahanan Dalam APBD

Pengelolaan anggaran pertahanan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Karena pada hakekatnya fu ngsi pertahanan adalah fungsi penyediaan barang publik berupa terpeliharanya integritas bangsa serta terwujudnya rasa aman bagi rakyat untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Masalah yang senantiasa muncul ketika berbicara tentang pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia adalah m…

TNI di Era Perubahan

Salah satu isu politis yang belakangan mencuat ke permukaaan adlah hubungan sipil-militer. Baik kalangan dalam TNI sendiri maupun dari sekelompok non-militer, sama-sama menganggap bahwa di era reformasi ini, penilaian kritis terhadap kedudukan TNI dalam proses perubahan perlu dilakukan. Namun, tanpa adanya usaha-usaha konkrit untuk melakukan perubahan mendasar baik pada tataran doktrin maupun d…

Kepemimpinan ABRI: Dalam Sejarah Dan Perjuangannya

Kepimpinan ABRI dalam sejarah dan perjuangannya

Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia

buku yang berada dihadapan Anda ini, memberikan wacana baru dan prospektif mengenai masa depan eksistensi hukum islam di indonesia yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat islam indonesia pada umumnya. dipaparkan dengan arif dan kritis berlandaskan sejarah masyarakat islam Indonesia di dalam memperjuangkan syariat Islam yang terangkum dalam lembaran sejarah bangsa Ind…

Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen : Pribadi Keluarga, Perkawinan…

Buku ini teang prosedur dan syarat-syarat mengurus 156 dokumen baik dokumen pribadi, keluarga maupun bisnis, diantaranya : Akte Kelahiran, KK, KTP, SKKB, Paspor, Visa, SIM, STNK, BPKB, NPWP Akte Perkawinan, Perjanjian, Perkawinan, Prceraian, Talak, Rujuk, Wasiat/Hibah PT. CV. Firma, operasi, Yayasan, SITU, SIUP, TDP, Ijin Keramaian, HO, Sertifikat Kadin, Wartel dan Warnet, Penginapan…

Surat berharga : suatu tinjauan yuridis dan praktis

Surat berharga menjadi pilihan utama dalam dunia bisnis (niaga/perdagangan) sebagai alat untuk membantu kelancaran bertransaksi karena kecepatan, kepraktisan, dan keamanannya. Penggunaan dan perkembangan surat berharga tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan atau dinamika di dunia bisnis sebagai instrumen pendukung proses perniagaan/perdagangan. Pada awalnya, surat berharga hanya digunaka…

Hukum penyelesaian sengketa : arbitrase nasional Indonesia dan internasional

Secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Proses ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seyogianya penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setetah alternatif penyelesaian sengketa lain…

Surat berharga : alat pembayaran dalam masyarakat modern

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

9795180614

Deskripsi Fisik

x, 394 hal. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.9 Sur s

Hukum perbankan nasional Indonesia

Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: 1. Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. 2. Sumber dana perbankan di Indonesia. 3…

Keterpurukan Hukum Di Indonesia: Penyebab Dan Solusinya

Setelah puluhan tahun supremasi hukum dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat tak jua kunung datang, maka keterpurukan hukum di Indonesia semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk. dikhawatirkan masyarakat Indonesia tidak sekedar termasuk `bad trust society` tetapi sudah tiba pada kualifikasi worst trust society`. Dalam buku ini dapat digali …

Hukum lembaga pembiayaan

Pasal 1 angka 5 Keppres No. 61 Tahun 1988 menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiavaon Istilah lembaga pembiayaan (infancing institution) belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan ini baru tum…

Hukum investasi

Investasi atau penanaman modal di era globalisasi dan perdagangan bebas memiliki peran yang signifikan untuk membangun perekonomian negara. Untuk mendukung kegiatan investasi,, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum yang jelas bagi investor dalam menanamkan modalnya. Buku ini mengkaji investasi dari segi hukum ekonomi dan bisnis, yakni…

Hukum perdagangan Internasional

Substansi dari buku ini secara khusus mengkaji perdagangan internasional dari aspek hukum publik, yaitu menguraikan tentang latar belakang dan dasar pengaturan perdagangan internasional, pengertian dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional, sejarah perdagangan, prinsip-prinsip GATT-WTO, regulasi antidumping, regulasi pelarangan subsidi, dan safeguard, kecenderungan pemerintah menerima p…