Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia

Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, baik itu krisis ekonomi, keuangan dan bahkan krisis politik dan keamanan, telah berdampak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi di Indonesia. Terpuruknya kegiatan investasi di Indonesia tersebut tentu saja menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Salah satu cara untuk keluar dari krisis tersebut dan me…

Pembiayaan Pertahanan Dalam APBD

Pengelolaan anggaran pertahanan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Karena pada hakekatnya fu ngsi pertahanan adalah fungsi penyediaan barang publik berupa terpeliharanya integritas bangsa serta terwujudnya rasa aman bagi rakyat untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Masalah yang senantiasa muncul ketika berbicara tentang pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia adalah m…

TNI di Era Perubahan

Salah satu isu politis yang belakangan mencuat ke permukaaan adlah hubungan sipil-militer. Baik kalangan dalam TNI sendiri maupun dari sekelompok non-militer, sama-sama menganggap bahwa di era reformasi ini, penilaian kritis terhadap kedudukan TNI dalam proses perubahan perlu dilakukan. Namun, tanpa adanya usaha-usaha konkrit untuk melakukan perubahan mendasar baik pada tataran doktrin maupun d…

Kepemimpinan ABRI: Dalam Sejarah Dan Perjuangannya

Kepimpinan ABRI dalam sejarah dan perjuangannya

Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia

buku yang berada dihadapan Anda ini, memberikan wacana baru dan prospektif mengenai masa depan eksistensi hukum islam di indonesia yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi eksistensi masyarakat islam indonesia pada umumnya. dipaparkan dengan arif dan kritis berlandaskan sejarah masyarakat islam Indonesia di dalam memperjuangkan syariat Islam yang terangkum dalam lembaran sejarah bangsa Ind…

Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen : Pribadi Keluarga, Perkawinan…

Buku ini teang prosedur dan syarat-syarat mengurus 156 dokumen baik dokumen pribadi, keluarga maupun bisnis, diantaranya : Akte Kelahiran, KK, KTP, SKKB, Paspor, Visa, SIM, STNK, BPKB, NPWP Akte Perkawinan, Perjanjian, Perkawinan, Prceraian, Talak, Rujuk, Wasiat/Hibah PT. CV. Firma, operasi, Yayasan, SITU, SIUP, TDP, Ijin Keramaian, HO, Sertifikat Kadin, Wartel dan Warnet, Penginapan…

Surat berharga : suatu tinjauan yuridis dan praktis

Surat berharga menjadi pilihan utama dalam dunia bisnis (niaga/perdagangan) sebagai alat untuk membantu kelancaran bertransaksi karena kecepatan, kepraktisan, dan keamanannya. Penggunaan dan perkembangan surat berharga tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan atau dinamika di dunia bisnis sebagai instrumen pendukung proses perniagaan/perdagangan. Pada awalnya, surat berharga hanya digunaka…

Hukum penyelesaian sengketa : arbitrase nasional Indonesia dan internasional

Secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Proses ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seyogianya penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setetah alternatif penyelesaian sengketa lain…

Surat berharga : alat pembayaran dalam masyarakat modern

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

9795180614

Deskripsi Fisik

x, 394 hal. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.9 Sur s

Hukum perbankan nasional Indonesia

Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: 1. Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. 2. Sumber dana perbankan di Indonesia. 3…

Keterpurukan Hukum Di Indonesia: Penyebab Dan Solusinya

Setelah puluhan tahun supremasi hukum dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat tak jua kunung datang, maka keterpurukan hukum di Indonesia semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk. dikhawatirkan masyarakat Indonesia tidak sekedar termasuk `bad trust society` tetapi sudah tiba pada kualifikasi worst trust society`. Dalam buku ini dapat digali …

Hukum lembaga pembiayaan

Pasal 1 angka 5 Keppres No. 61 Tahun 1988 menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiavaon Istilah lembaga pembiayaan (infancing institution) belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan ini baru tum…

Hukum investasi

Investasi atau penanaman modal di era globalisasi dan perdagangan bebas memiliki peran yang signifikan untuk membangun perekonomian negara. Untuk mendukung kegiatan investasi,, pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang akan menjadi payung hukum yang jelas bagi investor dalam menanamkan modalnya. Buku ini mengkaji investasi dari segi hukum ekonomi dan bisnis, yakni…

Hukum perdagangan Internasional

Substansi dari buku ini secara khusus mengkaji perdagangan internasional dari aspek hukum publik, yaitu menguraikan tentang latar belakang dan dasar pengaturan perdagangan internasional, pengertian dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional, sejarah perdagangan, prinsip-prinsip GATT-WTO, regulasi antidumping, regulasi pelarangan subsidi, dan safeguard, kecenderungan pemerintah menerima p…

Aspek hukum dalam bisnis

-

Hukum investasi dan pasar modal

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Untuk itu melalui Undang-…

Hukum dagang di Indonesia

Hukum dagang adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan yang timbul, khusus dari lapangan perusahaan dalam lalu-lintas perdagangan, baik pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, yang disebut ``hukum bisnis`` (bussines law). Studi Hukum Dagang di Indonesia tel…

Hukum divestasi di Indonesia : paska putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/S…

Buku Hukum Divestasi di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 2/SKLN-X/2012) merupakan satu-satunya buku yang menganalisis secara holistik tentang divestasi saham. Divestasi saham, tidak hanya menjadi kewajiban badan hukum publik semata-mata, tetapi )uga menjadi kewajiban badan hukum privat. Salah satu badan hukum privat yang harus melakukan pengalihan saham, yaitu badan hukum p…

Hukum dagang

Hukum Dagang adalah serangkijan norma yang timbut khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi. Dalam hukum dagang atau perniagaan diatur ketentuan mengenai hubungan bagi pedagang antara, ketentuan perserikatan, transpo…

Hukum kepailitan Indonesia

Buku yang pembaca pegang ini, dibuat pasca Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun demikian, buku ini tidak hanya rnengkaji materi muatan undang-undang tersebut, tetapi juga membahas beberapa pasal dari undang-undang kepailitan sebelumnya, yakni Peraturan Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, khususnya pada saat menganalisis kasus-kasus aktual dan kontraversial. Kasus aktual dan kon…