Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak bersumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (Pasal 1320 KUH Perdata). Keten…
Kantor hukum atau Law firm sejatinya merupakan wadah bagi para advokat dan/atau praktisi hukum untuk melaksanakan segala yang berhubungan dengan aktivitas kepraktisiannya. Kantor hukum ini didirikan dalam bentuk persekutuan perdata dan di dalamnya terdapat banyak segi yang dapat dipelajari, salah satunya mengenai manajemennya. Buku ini berisi tinjauan mengenai pendirian dan manajemen kantor …
Dalam realita sehari-hari ada warga Negara yang menjunjung tinggi hokum, yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya, sehingga dianggap telah melakukan "pelanggaran hukum". Anggapan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence). Kebijaksanaan pe…
-
Kurikulum mata kuliah Pendapat Hukum (legal opiniot merupakan mated perkuliahan bidang hukum yang boleh dikataka masih relatif berusia belia, dan baru diperkenalkan dalam kurikului perguruan tinggi nasional di awal tahun 2000-an, khususnya c Fakultas Hukum sebagai mata kuliah bidang kekhususan. Mat kuliah ini merupakan cikal bakal dari cabang disiplin hukum lainny yakni: Pengantar Ilmu Hukum (P…
Filsafat hukum merupakan objek mated filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan berkaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Berpikir secara filsafat, berarti kita berupaya untuk merenungkan segala ses…
Asas 'tiada pidana tanpa kesalahan'mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana dengan terbuktinya tindak pidana, kesalahan harus tetap dianggap ad…
Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Pertama; dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formal, konstitusi atau UUD merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Kedua; sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Bahkan, Bagir Manan dal…
Penggunaan istilah hak menguji (toetslngsrecht) dan judicial review sering menimbulkan kerancuan. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan akademisi ialah adanya anggapan bahwa judicial review identik dengan hak menguji, Kekeliruan yang menganggap identik judicial review dengan hak menguji (toetsingsrecht) dapat diperbaiki dengan memahami sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara, apakah si…
Salah satu cara untuk mengatasi atau setidak-tidaknya untuk mengurangi risiko adalah dengan Jaminan Sosial. Demikian juga dengan risiko kerja bagi pekerja/buruh, jaminan sosial merupakan hal yang terpenting. Sedemikian pentingnya jaminan sosial bagi pekerja/buruh maka di awal kemerdekaan Pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan…
Dalam praktik penerapan hukum pidana, ternyata masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik masih kurang dipahami sepenuhnya oleh para praktisi hukum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Misalnya untuk delik penyertaan dalam kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dijatuhi pidana hanya satu orang, sedangkan ya…
Memahami berbagai sistem dan tradisi hukum yang ada di dunia sangatlah penting. Sebab, di era globalisasi saat ini interaksi antarbangsa, baik secara individual maupun publik, senantiasa mendasarkan satu hubungan pada suatu landasan hukum [legal basis) tertentu yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Dengan perbedaan sistem hukum tersebut -sudah pasti- akan mengakibatkan…
Hukum Humaniter, sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik, merupakan nama baru dari Hukum Perang (Lows of War). Hukum Humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban perang, baik bagi mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta. Melalui buku ini akan dijelaskan mengenai pengertian Hukum Humaniter, sejarah pembentukan Hukum …
Perbandingan hukum (rechtvergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan huk…
Buku ini merangkum berbagai isu aktuai hukum pidana. Pembahasan dibuka dengan pembacuan hukum pidana dari era kolonial ke era nasional. Kemudian mengenai kebijakan penegakan hukum pidana, dan pengupasan berbagai bentuk kejahatan, seperti the White Collar Crime, pencucian uang, kejahatan Mayantara, Hukum Lingkungan, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), mal praktik dokter, dan pelanggaran hak ci…
Buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ini merupakan buku pertama yang sesuai dengan silabus Hukum Perdata yang dikeluarkan oleh Dewan Pakar, Konsorsium llmu Hukum, Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 1993, dengan diketuai oleh Bapak Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. Isi buku ini mencakup enam bagian, yaitu: bagian pertama hukum perdata, bagian kedua hukum orang, bagian keti…
Struktur peradaban baru sebagai imbas pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi dan komputer telah memudarkan sekat antar negara (borderless) serta mengubah tata nilai dari corak lokal-partikular menjadi global universal. Dengan lahirnya media cyber, pada satu sisi, seakan memfasilitasi dunia kriminal hingga seorang pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya sambil minum kopi hangat di depan…
-
Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Diulas dalam buku ini, teori-teori yang ada dalam hukum pidana yang secara yuridis formal ada pengaturannya dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya seperti undang-undang narkotika dan undang-undang tindak pidana korupsi.
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglementdan peraturan pelaksanaannya. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, dan sumber hukum lela…