Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, dan ta`zir. Qishash ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. Hudud ialah sank…
Buku ini berbicara mengenai hukum adat. Terdiri atas sejumlah bab, buku ini dibuka dengan pembahasan mengenai konsep dasar hukum adat. Disusul dengan pembahasan perihal sejarah hukum adat di Indonesia. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan hukum adat atas penguasaan tanah, hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Hukum adat waris dan hukum perikatan menyusul di pembahasan berikutnya. Di akh…
Terminologi' sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan (1) peristilahan tentang kata-kata dan (2) batasan atau definisi suatu istilah. Namun dalam sebutan terminologi terkandung juga makna 'penggunaan' dari istilah tersebut dalam suatu konteks. Aspek-aspek dari suatu terminologi mencakup analisis suatu konsep yang digunakan (khusus di bidang hukum internasio-nal); mencari makna atau pengerti…
Peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat mencakup segala segi kehidupan masyarakat dengan lengkap dan jelas karena begitu luas dan banyaknya serta senantiasa berubah. Untuk mengubah atau mengganti peraturan tentu bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu masyarakat bersifat dinamis, selalu berkembang dengan cepat apalagi pada era globalisasi sep…
Salah satu karakteristik Bisnis Transportasi di jalan Online seperti Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya, adalah adanya sintesis antara metode transportasi konvensional dengan metode transaksi yang bersifat elektronik. Bisnis Transportasi jalan online dapat dikatakan meru-pakan karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur pengangkutan yang di…
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak bersumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (Pasal 1320 KUH Perdata). Keten…
Kantor hukum atau Law firm sejatinya merupakan wadah bagi para advokat dan/atau praktisi hukum untuk melaksanakan segala yang berhubungan dengan aktivitas kepraktisiannya. Kantor hukum ini didirikan dalam bentuk persekutuan perdata dan di dalamnya terdapat banyak segi yang dapat dipelajari, salah satunya mengenai manajemennya. Buku ini berisi tinjauan mengenai pendirian dan manajemen kantor …
Dalam realita sehari-hari ada warga Negara yang menjunjung tinggi hokum, yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya, sehingga dianggap telah melakukan "pelanggaran hukum". Anggapan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence). Kebijaksanaan pe…
-
Kurikulum mata kuliah Pendapat Hukum (legal opiniot merupakan mated perkuliahan bidang hukum yang boleh dikataka masih relatif berusia belia, dan baru diperkenalkan dalam kurikului perguruan tinggi nasional di awal tahun 2000-an, khususnya c Fakultas Hukum sebagai mata kuliah bidang kekhususan. Mat kuliah ini merupakan cikal bakal dari cabang disiplin hukum lainny yakni: Pengantar Ilmu Hukum (P…
Filsafat hukum merupakan objek mated filsafat. Filsafat hukum senantiasa ada kaitannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Filsafat hukum dalam perkembangannya senantiasa berhubungan dengan masalah kekuasaan negara dan berkaitan dengan ilmu hukum, tidak lepas dari persoalan hubungan teori hukum dan dogmatika hukum. Berpikir secara filsafat, berarti kita berupaya untuk merenungkan segala ses…
Asas 'tiada pidana tanpa kesalahan'mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang atau korporasi telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Meskipun dalam perkembangannya hakim sudah dapat menjatuhkan pidana dengan terbuktinya tindak pidana, kesalahan harus tetap dianggap ad…
Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Pertama; dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formal, konstitusi atau UUD merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Kedua; sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Bahkan, Bagir Manan dal…
Penggunaan istilah hak menguji (toetslngsrecht) dan judicial review sering menimbulkan kerancuan. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan akademisi ialah adanya anggapan bahwa judicial review identik dengan hak menguji, Kekeliruan yang menganggap identik judicial review dengan hak menguji (toetsingsrecht) dapat diperbaiki dengan memahami sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara, apakah si…
Salah satu cara untuk mengatasi atau setidak-tidaknya untuk mengurangi risiko adalah dengan Jaminan Sosial. Demikian juga dengan risiko kerja bagi pekerja/buruh, jaminan sosial merupakan hal yang terpenting. Sedemikian pentingnya jaminan sosial bagi pekerja/buruh maka di awal kemerdekaan Pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan…
Dalam praktik penerapan hukum pidana, ternyata masalah percobaan, penyertaan, dan gabungan delik masih kurang dipahami sepenuhnya oleh para praktisi hukum. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Misalnya untuk delik penyertaan dalam kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dijatuhi pidana hanya satu orang, sedangkan ya…
Memahami berbagai sistem dan tradisi hukum yang ada di dunia sangatlah penting. Sebab, di era globalisasi saat ini interaksi antarbangsa, baik secara individual maupun publik, senantiasa mendasarkan satu hubungan pada suatu landasan hukum [legal basis) tertentu yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Dengan perbedaan sistem hukum tersebut -sudah pasti- akan mengakibatkan…
Hukum Humaniter, sebagai cabang dari Hukum Internasional Publik, merupakan nama baru dari Hukum Perang (Lows of War). Hukum Humaniter bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban perang, baik bagi mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta. Melalui buku ini akan dijelaskan mengenai pengertian Hukum Humaniter, sejarah pembentukan Hukum …
Perbandingan hukum (rechtvergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persamaan (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan huk…