Menghadang corona : advokasi publik di masa pandemik

Virus Corona mengancam dunia. Banyak negara yang warganya terpapar. Tidak satu pun di antara negara-negara itu yang siap menghadapi. Semuanya masih meraba dan berpikir mencari solusi. Sama dengan pandemi dan endemi yang pernah ada, Corona ini diperkirakan bukan yang terakhir. Bisa jadi suatu saat nanti akan muncul lagi penyakit-penyakit menular sejenis ataupun yang tidak sejenis. Karena itu, …

Politik otonomi daerah : untuk penguatan NKRI

Ir. H. Isran Noor, MSi yang kini menjadi W Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wsemakin diakui sebagai sosok pimpinan pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan tata kelola pemerintahan di tingkatlokalKutaiTimurakantetapijuga dalam dunia politik yang lebih luas. Gagasan dan pemikirannnya yang bernilai solutif - tidak hanya mengedepankan persoalan yang dihada…

Ilmu pemerintahan dan Al Quran

Dalam Al Quran banyak ayat yang memuat ajaran dan prinsip tentang politik, pemerintahan, hukum, administrasi, ekonomi, dan sebagainya, menyimak isinya merupakan seni dan keahlian tersendiri. Oleh karena itu apa yang ditangkap dan didapatkan darinya harus sesuai dengan keadaan realitas kemasyarakatan dan kenegaraan masa kini. Di zaman modern ini kita harus realistik, jangan memimpikan datangnya …

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790612174

Deskripsi Fisik

456 hal. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 657.661 Ind s

Government matters : American democracy in context

Context can make all the difference. Take those milk crates on the front cover, for example. By themselves, they're just milk crates—but grab a few more, arrange them in a certain pattern: suddenly they represent the American flag. The next time you look at the cover, will you see the crates, or pieces of the flag above? Government Matters seeks to put American Government in context for stud…

Essentials of accounting : for governmental and not for profit organizations

The twelfth edition of Copley's Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations provides a thorough overview of major issues affect¬ing the preparation of financial statements for federal, state and local governments as well as nongovernmental not-for-profit organizations. The text reflects current professional standards while focusing on those transactions and event…

AM Gov 2015-2016

Edisi

4rd ed.

ISBN/ISSN

9781259284267

Deskripsi Fisik

xix, 486 hlm. : ilus. ; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.473 Los a

American democracy now

Welcome to the fourth edition of American Democracy Now! In this program, we share our pas¬sion for politics while providing students with the foundation they need to become informed citizens in a rapidly changing democracy. In creating the first edition of American Democracy Now, we sought to merge our years of experience as classroom instructors and our desire to captivate students with the …

Accounting for governmental and nonprofit entities

Accounting for Governmental and Nonprofit Entities provides users with extensive, accurate, and up-to-date coverage of accounting and financial reporting for government and not-for-profit organizations, in addition to information on governmental auditing and performance measurement. The textbook uses a unique dual-track approach to teaching governmental accounting and features two independent c…

Akuntansi desa : panduan tata kelola keuangan desa

Buku ini berisi tentang akuntansi desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa yang perlu dilakukan oleh para perangkat desa khususnya oleh bendahara desa. Tata kelola keuangan yang akan dibahas dalam buku ini sesuai dengan Permendagri terbaru adalah mulai dari bagaimana membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku pajak, buku bank, buku…

Perencanaan pembangunan daerah

Buku dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: Bab I Arti dan Ruang Lingkup Perencanaan. Penulis menguraikan tentang apa arti dan tujuan dari perencanaan pembangunan, apa yang menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Penulis membagi menjadi beberapa subbab mengenai Permasalahan Mikro, Permasalahan Makro, Sistem Transportasi/Penyediaan Pra…

Membangun kemandirian desa : perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan …

Kebijakan yang mengatur mengenai desa pada realitasnya belum mampu mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa ibarat obyek eksperimentasi regulasi. Buku ini hadir untuk memberikan kontribusi atas persoalan-persoalan desa tersebut. Relevansinya diharapkan semakin besar seiring dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam mendorong pembangunan kemandi…

Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…

Case in comparative politics

Cases in Comparative Politics can be traced to an ongoing experiment under¬taken by the three comparative political scientists in the Politics and Government Department at the University of Puget Sound. Over the years the three of us spent much time discussing the challenges of teaching our introductory course in com¬parative politics. In those discussions we came to realize that each of us t…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)

Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah

UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH PERATURAN PEMERINTAH : No. 25 TAHUN 2009 Tentang PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH No. 56 TAHUN 2008 Tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 57 TAHUN 2008 Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 67 TAHUN 200…

Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

1. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 2. UU Perlindungan Saksi dan Korban 2014 3. UU Keperawatan 2014 4. UU Tenaga Kesehatan 2014 5. UUPEMDA2014 6. UUPILKADA2014 7. UUDESA2014 8. UU Perindustrian dan UU Perdagangan 2014 9. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 10. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 11. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 12. Pendanaan Terorisme 2…