Buku ini mengulas secara komprehensif tentang hukum pembuktian di pengadilan niaga, khususnya dalam mengadili permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Serta permohonan lain yang diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di dalamnya akan dimuat pembahasan mendalam mengenai permohonan pencabutan kepailitan, permohonan pengesahan (homologasi) perdamaia…
Buku Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi ke-6 ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan dokter dalam menghadapi dinamika pelayanan kesehatan saat ini. Daftar Isi Bab 1 Pengertian Etika Kedokteran, Bioetika, dan Hukum Kesehatan Bab 2 Lafal Sumpah Dokter Bab 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Bab 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan …
Kasus-kasus yang terjadi dalam dunia bisnis belakangan ini seyogianya dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk para pelaku bisnis. Kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku menjadi salah satu sebab munculnya kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, pemahaman hukum bagi para pelaku bisnis, baik pengusaha maupun manajemen profesional merupakan suatu keharusan guna menghindari perilaku-peri…
Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawab…
Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Semua bidang tanah diharapkan dapat terdaftar dalam kegiatan penyertifikatan tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh kantor…
Media sosial sudah menjadi bagian hidup manusia sehari-hari. Interaksi di dunia virtual (daring) sudah seperti interaksi di dunia nyata (liring). Karena itu, sebagaimana lazimnya dalam interaksi sosial antarmanusia, aktivitas di media sosial juga menimbulkan berbagai konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum. Buku yang berjudul Aspek Hukum Media Sosial: Perdata dan Pidana ini dapat dijadikan s…
Politik hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia dari pemilihan kepala adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum pemilihan daerah langsung, yaitu proses penyusunan, pembahasan, penerapan dalam pelaksanaan, dan proses penegakan hukumnya dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegakan konstitusi ten…
Buku berjudul “Praktik Hukum Acara Dalam Memutus Perselisihan Hasil pemilu dan Pilkada” merupakan buku seri Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan secara kontinu. Buku ini merupakan salah satu buku ajar pada Fakultas Hukum dan referensi dalam memahami dan mengetahui tentang hukum acara, terutama Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini diuraikan antara mengenai pengantar te…
Maraknya isu dan diskusi seputar HAM tentunya wajib diimbangi dengan keberadaan referensi yang juga harus memadai, utamanya yang berkaitan dengan konsep-konsep dan nilai dasar HAM. Keberadaan referensi ini tentunya sangat dibutuhkan oleh para pengkaji dan penikmat diskusi tentang HAM, khususnya bagi mereka yang berada di tataran pemula. Pada posisi inilah keberadaan buku ini dirasa sangat penti…
Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks mengharuskan saling keterkaitan hukum dan kaidah-kaidah sosial terdapat hubungan yang erat. Hukum sesuai dengan hukum yang hidup ( the living law ) nilai-nilai yang hidup meningkat menjadi adat. Pelanggaran hukum adat maka petugas hukum ( kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit ( adat reactie ). Penerapan sanksi pidana adat ini s…
opik utama yang menjadi referensi penting serta kajian Ilmu Hukum pada buku ini diuraikan dalam tema-tema besar dan subtema diantaranya : (1) Definisi, Batasan Dan Sejarah Hukum Laut; (2) Sumber Hukum Laut; (3) Rezim-Rezim Hukum Laut; (4) Territorial Sea, Contiguous Zone Dan Exclusive Economic Zone; (5) Continental Shelf, Archipelagic State Dan Innocent Passage; (6) Lintas Damai, Hot Pursuit; D…
Secara sistematis, buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 1 Pengantar; Bab 2 Kepemiluan di Indonesia; Bab 3 Hukum Pidana & Pemilu; Bab 4 Tindak Pidana Pemilu; Bab 5 Stelsel Pidana Pemilu; Bab 6 Hukum Acara Pidana Pemilu; Bab 7 Putusan Pidana Pemilu; Bab 8 Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi; Bab 9 Tanggung Jawab Pidana Partai Politik. Hadirnya buku ini di tengah khalayak, diharap…
Buku Hukum Agraria ini ditulis dengan bahasa yang lugas yang membahas secara komprehensif dan mendalam tentang hukum agraria dan hukum tanah, dengan penekanan khusus pada aspek konsep, doktrin, dan teori hukum dengan tetap menjaga bahasan tentang topi-topik mainstream di bidang hukum agraria. Topik-topik bahasannya meliputi teori kepemilikan tanah, konsep hak-hak atas tanah, sistem perolehan,…
Ketika keadilan dan penegakan hukum suatu negara berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa pandang bulu, hal itu disebabkan oleh penegak hukum yang menjalankan etika profesinya secara benar. Etika merupakan ketentuan untuk menjadi penunjuk jalan bagi para penegak hukum untuk menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya. Karenanya, buku ini hadir sebagai pengetahuan dasar mahasiswa hukum calon-calon …
Antropologi hukum adalah ilmu yang berasal dari dua bidang ilmu yaitu ilmu antropologi dan ilmu hukum sehingga ia dapat didekati dari kedua disiplin ilmu ini. Ia dipelajari di kedua fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti sosiologi hukum antropologi hukum juga menjadikan masyarakat sebagai objek kajiannya. Namun demikian, berbeda dengan sosiologi hukum …
Hukum Administrasi Negara tidak hanya menyangkut hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat, tetapi juga terkait dengan hubungan antara administrasi negara dengan dunia internasional. Di dalam kerangka negara hukum (rechtsstaat), segala tindakan pemerintahan (bestuurshandelingen), yang menjadi objek dari Hukum Administrasi Negara harus tunduk kepada hukum sehingga harus ada kaidah-kaida…
Sejarah dan tradisi hukum sejak simposium Sejarah Hukum yang diselenggarakan oleh BPHN di Jakarta pada 1-3 April 1975, di berbagai kertas kerja dan literatur yang mendalami bidang sejarah hukum tergolong minim atau langka. Padahal untuk memahami hukum secara mendalam diperlukan penelitian hukum dengan pendekatan ilmu hukum dan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai penunjang …
Buku berjudul “Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” adalah hasil pemikiran dan pengamatan penulis terhadap politik hukum pidana, khususnya terfokus pada asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Penulis memotivasi karyanya dari rasa keingintahuan yang besar terkait kasus-kasus pidana di Indonesia. Dengan harapan aga…
Buku yang berjudul Hukum Kontrak Bisnis ini disusun secara runut dan sistematis. Di dalamnya membahas dasar-dasar dan teori dalam hukum kontrak, membahas teori serta penerapan dalam berbagai kontrak bisnis dari yang paling dasar hingga kontrak bisnis yang relatif rumit, pembahasan beraneka ragam klausul yang akan dipergunakan di dalam kontrak komersial atau kontrak bisnis, serta dilengkapi pand…
Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…