Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)

Desain otonomi daerah dalam tinjauan sektoral : studi kasus Provinsi Kalimant…

Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemerintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pembangunan daerah yang dilaksanakan saat ini sudah mulai berger…

Pengkajian positioning fungsi pengawasan DPD RI dalam Musrenbang

Kegiatan Kajian Mendudukkan Fungsi DPD Rl dalam Musyawarah Perencan Pembangunan (Musrenbang) ini, merupakan hasil penelitian yang melihat keberad DPD Rl dalam melakukan fungsi sebagai wakil daerah di pusat.Disamping ur menjembati kepentingan daerah di tingkat nasional, juga dapat berperan memberi penguatan secara langsung melalui pembinaan, konsultasi, ataupun pengawa terhadap kinerja pembangun…

Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…

Mengkaji implementasi dan tuntutan baru otonomi khusus : perspektif DPD RI

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki art) penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

Undang-Undang Pilkada : UU RI No. 22 Tahun 2014,Perpu No. 1 Tahun 2014 tentan…

1. UUDESA2014 2. UU MPR, DPR, DPRD, DPD 2014 3. ULJ Organisasi Kemasyarakatan 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 6. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 7. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 8. UUPelayananPubltk2013 9. Amandemen Standar Nasional Pen…

Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa

-

Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah Dan Keuangan Desa

-

Pangeran Dipati Ukur

-

Kumpulan Lagu Daerah

Lagu-lagu daerah termasuk salah satu bentuk keanekaragaman budaya Nusantara. Lagu-lagu ini diciptakan , dinyanyikan, dan di sebarkan dari ujung sumatra sampai ujung papua. Sebagai salah satu kekayaan budaya, sudah seharusnyalah lagu-lagu dilestarikan dan dikenalkan ke seluruh warga negara Indonesia. DEngan begitu, seluruh warga negara akan mengetahui dan memahami keanekaragaman budaya. Lebih la…

Akuntansi bendaharawan pemerintah daerah/kota

Pada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dibahas bagaimana dasar hukum sistem dan prosedurnya serta pertanggungjawabannya. Pajak penghasilan yang dibahas adalah Pasal 21, 22, 23, dan 26. Kasus komprehensif yang dicontohkan di akhir bab mencakup akuntansi untuk bendahara pengeluaran. Pemegang amanat rakyat dalam mengelola keuangan negara/daerah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran maupun Be…

Akuntansi pemerintahan : implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah

-

Rambutan : komoditas unggulan dan prospek agribisnis

Rambutan merupakan salah satu jenis buah tropis yang layak diancang sebagai komoditas unggulan pertanian. Peluang pemasaran buah rambutan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, baik di pasar domestik (da-lam negeri) maupun pasar internasional. Kondisi ini mengisyaratkan adanya peluang yang baik bagi pengembangan agribisnis tanaman rambutan di ber-bagai daerah yang mempunyai keunggulan k…

Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan …

Otonomi daerah dan desentralisasi : dilengkapi UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan …

Seiring dengan berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, terjadi pergeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera…

Kumpulan peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pos pemberdayaan kelu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 62 hal. ; 24,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Suy k

Citizen charter : reposisi peran warga dalam proses pembangunan daerah

Sejak proktamasi hingga detik ini, pemerintah kita agak abai untuk menangani masalah kemiskinan, Terakhir menurut data BPS sekitar 16-17 % dari 240 juta rakyat Indonesia atau sekitar .38 juta-39 juta rakyat ini masih berada dalam kubangan kemiskinart. Penyebab utama dari malapetaka kemiskinanan adalah karena pemerintah sejak kita merdeka tidak pernah merancang strategi pembangunan yang benar-be…