Penemuan hukum islam demi mewujudkan keadilan : membangun sistem peradilan be…

Dalam sistem peradilan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan, Hakim secara aktif membantu pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan baik yang bersifat administratif maupun teknis yuridis untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hal ini juga sebagai manifestasi perlindungan negara kepada pencari keadilan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-…

Hukum konsuler dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional

Buku ini layak dibaca karena bukan hanya menguraikan tentang kaidah hukum dalam hubungan konsuler, namun juga mengulas beberapa isu terkini, antara lain fungsi hukum dan hubungan konsuler dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara suatu negara di luar negeri, persyaratan dan proses pembukaan perwakilan konsuler, pelaksanaan kekebalan dan keistimewaan perwakilan konsuler beserta para agennya,…

Hukum merek : trademark law

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIPs Agreement, namun hams diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal "perlindungan merek"sebagai bagian dari Industrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen globa…

Panduan lengkap menyusun perjanjian publik dan dokumen hukum dl instansi peme…

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang menyeluruh baik bagi para perancang, reviewer dan analis hukum instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, maupun bagi pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan kerjasama dan/men|adi konsultan hukum instansi pemerintah. Dengan adanya buku ini, pekerjaan para perancang, reviewer dan analis hukum akan sangat terbantu pada saat merumu…

Kepastian hukum pemegang HGB di atas HPL di dalam perjanjian penjaminan kredi…

Penelitian disertasi ini menitikberatkan pada Penjaminan HGB di atas HPL dalam perjanjian kredit perbankan dalam praktek dilakukan oleh lembaga perbankan maupun pemegang HGB di atas HPL. Penjaminan demikian memerlukan izin tertulis dari pemegang HPL, pemegang HPL pun tetap memiliki kewenangan mutlak pada saat penentuan perpanjangan terkait dengan HGB di atas HPL. Penjaminan HGB di atas HPL hend…

Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia

Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia merupakan bagian hukum pidana yang terletak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHPidana); dan yang juga tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik Ketentuan Umum maupun Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidan…

Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional

Komitmen seluruh bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan pengualan Kejaksaan secara kelembagaan jelas mutlak diperlukan mengingat tidaklah mungkin sebuah negara berjalan tanpa ditopang oleh lembaga penuntutan yang profesional dan independen. Oleh karena itu, sikap apatis serta tidak acuh terhadap lembaga Kejaksaan, justru pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan seluruh Bangsa Indonesia send…

Hukum pidana malapraktik : pertanggungjawaban dan penghapusan pidana

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin pesat, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Iptekdok). Perkembangan Iptekdok tersebut tidak berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum. Dalam keadaan demikian, hukum tidak lagi berperan dan diposisikan sebagai social control semata, akan tetapi hukum diharapkan akan mempunya…

Hukum acara sidang etik penyelenggara Pemilu

Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyeleng¬gara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradiian etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putus…

Surat dakwaan dalam hukum acara pidana

Perkembangan praktek penegakan hukum sangat memprihatinkan pada dewasa ini. Setiap instansi penegak hukum sering melampaui wewenang yang telah diatur dalam undang-undang. Hukum acara pidana menganut asas legalitas secara ketat, lebih ketat daripada asas legalitas dalam hukum pidana materiel. Dalam hukum pidana materiel, orang boleh dipidana berdasarkan perundang-undangan pidana {wettelijkstr…

Bunga rampai hukum dan peradilan

Edisi

Ed. I, cet. 1

ISBN/ISSN

9789794142219

Deskripsi Fisik

xvi, 574 hal. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Mus b

Fiqh jinayah

Fiqh jinayah ialah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, fiqh jinayah disebut hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishash, hudud, dan ta`zir. Qishash ialah penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku jarimah sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. Hudud ialah sank…

Hukum adat

Buku ini berbicara mengenai hukum adat. Terdiri atas sejumlah bab, buku ini dibuka dengan pembahasan mengenai konsep dasar hukum adat. Disusul dengan pembahasan perihal sejarah hukum adat di Indonesia. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan hukum adat atas penguasaan tanah, hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Hukum adat waris dan hukum perikatan menyusul di pembahasan berikutnya. Di akh…

Terminologi hukum internasional : panduan lengkap bagi mahasiswa, praktisi da…

Terminologi' sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan (1) peristilahan tentang kata-kata dan (2) batasan atau definisi suatu istilah. Namun dalam sebutan terminologi terkandung juga makna 'penggunaan' dari istilah tersebut dalam suatu konteks. Aspek-aspek dari suatu terminologi mencakup analisis suatu konsep yang digunakan (khusus di bidang hukum internasio-nal); mencari makna atau pengerti…

Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik

Peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat mencakup segala segi kehidupan masyarakat dengan lengkap dan jelas karena begitu luas dan banyaknya serta senantiasa berubah. Untuk mengubah atau mengganti peraturan tentu bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu masyarakat bersifat dinamis, selalu berkembang dengan cepat apalagi pada era globalisasi sep…

Aspek hukum bisnis transportasi jalan online

Salah satu karakteristik Bisnis Transportasi di jalan Online seperti Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya, adalah adanya sintesis antara metode transportasi konvensional dengan metode transaksi yang bersifat elektronik. Bisnis Transportasi jalan online dapat dikatakan meru-pakan karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur pengangkutan yang di…

Hukum perikatan

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak bersumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (Pasal 1320 KUH Perdata). Keten…

Kantor hukum : pendirian dan manajemennya (teori dan praktik)

Kantor hukum atau Law firm sejatinya merupakan wadah bagi para advokat dan/atau praktisi hukum untuk melaksanakan segala yang berhubungan dengan aktivitas kepraktisiannya. Kantor hukum ini didirikan dalam bentuk persekutuan perdata dan di dalamnya terdapat banyak segi yang dapat dipelajari, salah satunya mengenai manajemennya. Buku ini berisi tinjauan mengenai pendirian dan manajemen kantor …

Proses penanganan pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri upaya hukum dan …

Dalam realita sehari-hari ada warga Negara yang menjunjung tinggi hokum, yang salah/keliru menghayati hak dan kewajibannya, sehingga dianggap telah melakukan "pelanggaran hukum". Anggapan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence). Kebijaksanaan pe…

Problematika Penegakan Hukum Dan Langkah-langkah Kejaksaan RI di Dalam Penang…

-