Dasar-dasar hukum asuransi

Buku ini menarik untuk dibaca karena memuat lengkap pengetahuan dasar tentang hukum asuransi. Kupasannya semakin menarik karena sifatnya komparasi dan menyajikan informasi terkini serta didukung oleh dasar hukum terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 t…

Hukum konstitusi : pandangan dan gagasan modernisasi negara hukum

Buku yang sedang Anda pegang ini mencoba mengembalikan konstitusi sebagai rujukan kajian ilmu hukum secara utuh dengan menampilkan kajian konstitusi sebagai karakter dan kepribadian hukum. Tentunya buku ini bukan hanya semata-mata menguraikan sejarah dan definisi konstitusi, dalam buku ini hal yangesensial adalah diuraikannya deskripsi keberlakuan sebuah konstitusi dan penegakan konstitusi yang…

Hukum hak asasi manusia : perspektif internasional, regional dan nasional

Buku ini adalah buku paling lengkap yang membahas pelbagai aspek hukum hak asasi manusia, mulai dari fondasi filosofis, pilar instrumen, dan mekanisme implementasi dan pengawasannya. Buku ini menjangkau pembahasan dari instrumen internasional, regional dan nasional. Keistimewaan buku ini ada dua, yaitu pendekatannya yang memadukan (blended approach) hukum internasional dan hukum nasional menjad…

Hukum administrasi

Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; pengajar hukum administrasi; aparatur pemerintahan; hakim administrasi (tata usaha negara); advokat; juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam penyele…

Hukum jaminan sosial Indonesia

Buku ini menguraikan tentang program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh Negara. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia dengan referensi materiil yang memaparkan hukum jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (yang terdiri dari 4 jenis, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian). Selain itu, dengan referensi f…

Gugatan derivatif : perlindungan hukum pemegang saham minoritas

Gugatan derivatif (derivative action) didefinisikan sebagai gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan tersebut diajukan karena perseroan tidak mempunyai kehendak untuk menuntut atau memulihkan hak-haknya, dengan alasan tertentu. Dapat dikatakan, konsep Derivative Action memberikan hak kepada p…

Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat

Basic legal writing for paralegals

Learn the basics of clear, effective legal writing using a hands-on approach! The applied, practical approach of Basic Legal Writing for Paralegals combines legal concepts and terminology with hands-on applications in legal drafting. It provides students with all the basic tools they need to commu¬nicate effectively in the legal field. Topics are presented in a straightforward and comprehens…

Law for business

For more than 30 years, Law for Business has set the standard as an easy-to-read text¬book that provides students with the tools for understanding the legal environment of busi-ness. This, the 12th edition, has not strayed from that winning formula. The text goes well beyond merely identifying the current legal rules and regulations affecting business by offering insights into new developments…

Asas i'tikad baik pada klausula baku perjanjian kredit bank

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026539403

Deskripsi Fisik

vi, 80 hal. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.43 Pel a

Hukum waris Indonesia : buku ajar

Dalam papasl 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sampaikan bahwabbenda yang di peroleh selama perkawinan manjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan, atau harta yang di peroleh karena hibah atau warisan tetap menjadi railik masing-masing (suami/istri), kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sejauh ini aturan mengenai benda perkawinan, kedudukan anak, hak dan kew…

Filsafat hukum

Mempelajari filsafat hukum bukanlah mempelajari sesuatu yang abstrak, tetapi justru mempelajari sesuatu yang nyata yang tidak akan berakhir. Filsafat hukum yang aktual akan menelaah tema-tema aktual, berupa hubungan-hubungan hukum modern, masalah-masalah marginal, kekuasaan dan kekerasan, perlawanan terhadap pemerintahan dan kritik terhadap pemerintahan demokratis, dan lain sebagainya. Ada t…

Hukum perikatan

Hukum perikatan menjadi salah satu bagian penting dalam ranah hukum privat. Hukum privat atau dikenal dengan hukum perdata sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang ada di Indonesia. Perikatan diatur secara jelas dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik secara umum atau secara khusus. Ketentuan yang ada dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus ditaati o…

Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata

Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan terutama di bidang perdagangan dan perbankan, sehingga perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual. Derasnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti layanan ATM …

Penemuan hukum islam demi mewujudkan keadilan : membangun sistem peradilan be…

Dalam sistem peradilan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan, Hakim secara aktif membantu pencari keadilan untuk mengatasi segala hambatan baik yang bersifat administratif maupun teknis yuridis untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hal ini juga sebagai manifestasi perlindungan negara kepada pencari keadilan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-…

Hukum konsuler dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional

Buku ini layak dibaca karena bukan hanya menguraikan tentang kaidah hukum dalam hubungan konsuler, namun juga mengulas beberapa isu terkini, antara lain fungsi hukum dan hubungan konsuler dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara suatu negara di luar negeri, persyaratan dan proses pembukaan perwakilan konsuler, pelaksanaan kekebalan dan keistimewaan perwakilan konsuler beserta para agennya,…

Hukum merek : trademark law

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIPs Agreement, namun hams diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal "perlindungan merek"sebagai bagian dari Industrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen globa…

Panduan lengkap menyusun perjanjian publik dan dokumen hukum dl instansi peme…

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang menyeluruh baik bagi para perancang, reviewer dan analis hukum instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, maupun bagi pihak-pihak terkait yang akan melaksanakan kerjasama dan/men|adi konsultan hukum instansi pemerintah. Dengan adanya buku ini, pekerjaan para perancang, reviewer dan analis hukum akan sangat terbantu pada saat merumu…

Kepastian hukum pemegang HGB di atas HPL di dalam perjanjian penjaminan kredi…

Penelitian disertasi ini menitikberatkan pada Penjaminan HGB di atas HPL dalam perjanjian kredit perbankan dalam praktek dilakukan oleh lembaga perbankan maupun pemegang HGB di atas HPL. Penjaminan demikian memerlukan izin tertulis dari pemegang HPL, pemegang HPL pun tetap memiliki kewenangan mutlak pada saat penentuan perpanjangan terkait dengan HGB di atas HPL. Penjaminan HGB di atas HPL hend…

Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia

Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia merupakan bagian hukum pidana yang terletak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (hukum pidana umum, tidak mencakup hukum pidana khusus dan berbagai tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHPidana); dan yang juga tertulis (tidak mencakup hukum pidana adat). Buku ini mencakup baik Ketentuan Umum maupun Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHPidan…