-
-
-
-
-
-
Dalam buku ini disajikan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU ini terdiri dari empat bab. Bab I mengenai Ketentuan Umum yang berisikan pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan Kepegawaian. Bab II mengenai jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak-hak pegawai negeri. Perlu pula diatur pengelolaan pegawai negeri agar menjad…
-
-
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Xomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Memperc…
Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak mema-dai, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan ling-kungan strategis, baik bersif at internal maupun …
-
-
Dalam era globalisasi, otonomi daerah, dan perdagangan bebas sekarang ini, kebutuhan akan notaris yang berkualitas semakin mendesak. Kualitas tersebut mencakup baik kualitas keilmuan, maupun kualitas moral yang menjunjung tinggi keluhuran martabatnya dalam memberikan pelayanan jasa huku kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara rinci tentan…
-
-
-
-
-
Menuju Pasar Modal Modern