Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU RI No. 5 Tahun 2014)

Untuk membentuk ASN yang mampu menyeleng rakan pelayanan publik dan menjalankan peran seba perekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tah 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tah 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. sebagai penggantiny…

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerinta daerah adalah mengurus pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan daerah, yang penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program-program pemerintahan daerah. Tentunya, seluruh lapisan masyarakat wajib mengetahui undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah agar pembangunan bisa be…

Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga…

Sebagai upaya menjaga perkembangan perekonomian nasional, sebagaimanayangdiamanatkan GBHN, dibuatlah aturan-aturan tertentu, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini memberikan jaminan pada pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan. Sebagai upaya sosialisasi undang-undang tersebut …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Aslinya, narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan penggunaan-nya, dapat menimbulkan efek samping yang sangat mem-bahayakan perseorangan atau masyarakat, khususnya ge-nerasi muda. Ironisnya, grafik penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Penyebarannya pun bersifat transnasional, dengan modus operandi yang tinggi, …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Selama ini, perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yan menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakatdi masa kini karena pesatnya pertumbuhan ekonomi serta kemajuan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Undang-Undang Agraria dan aplikasinya

Hendaknya setiap warga Negara yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pertanahan atau agraria. Mengingat masaiah pertanahan rentan dengan konflik. Dengan memahami Undang-undang Agraria, sebagai warga negara yang sadar hukum akan mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Buku ini membahas tuntas tentang Undang-Undang Agraria b…

UUD 1945 dan amandemen : dilengkapi profile kabinet Indonesia bersatu 2009-20…

Panduan Berbangsa cfih Bemegara: 1.Undang-undang Dasar 1945 lengkap dengan perubahannya 2.Struktur Ketatanegaraan Sebelum Perubahan UUD 1945 3.Struktur Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945 4.Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 5.Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II 2009 - 2014 edisi Reshuffle

UUD 1945 Amandemen pertama s/d keempat : dilengkapisusunan kabinet Indonesia …

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014 membawa semangat baru. Upaya untuk membuat Indonesia menjadi lebih bnik lagi dalam segala aspek, termasuk aspek hukum jadi semakin terpompa. Dus, pengetahuan akan hukum menjadi niscaya untuk dimiliki bangsa besar yang tengahmenggeliatdan bersemangat membangun. Buku ini berisi rangkuman pengetahuan dasar perundang-undangan Indon…

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa…

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, dalam pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi masalah pendanaan ini, pemerintah menciptakan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Untuk memperla…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidika…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, ser…

Himpunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 414 hal.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Men h

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perdata Umum 1962-1979 vol.1 - 2

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Niaga dan Agama Vol.3

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pidana Umum Vol.4

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Pidana Khusus Vol.5

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : bidang tata usaha 6

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia : bidang pedoman indeks 7

-

Kebidjaksanaan dan Tindakan-tindakan Baru Dalam Bidang Ekspor, Impor, dan Devisa

-

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa

-