Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, pengakuan terhadap beragam hasil karya cipta milik orang atau institusi lain sering diidentikkan dengan perilaku kriminal - karena adanya kerugian secara ekonomi. Padahal pelanggaran-pelanggaran tersebut hanyalah sebagian saja dari fenomena HAKI yang akbir-akhir ini hangat dibicarakan. Dalam pengertiann…
-
Praktik Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah yang diadakan agar para sarjana hukum kelak tidak canggung lagi menghadapi kenyataan yang sebenarnya dalam praktik hukum sehari-hari. Secara umum materi buku ini menitikberatkan pada penguasaan materi dan situasi sidang dalam suatu perkara selain juga pengertian, dasar hukum, dan susunan kekuasaan badan-badan pengadilan serta tentang praktik …
-
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat mulai aspekfisik administratif hingga legalitas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara berjenjang, sebagaimana tertuang antara lain dalam undang-undang, peraturan pemerintah, hingga Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di bidang Pertanahan. Namun, sampai saat ini setidaknya teridentif…
-
Indonesia sebagai negara hukum senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan tersebut hanya dapat dicapai dengan melakukuan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang sifatnya multi kompleks, tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Konsekuensi negati…
Pengadilan tinggi sebagai instansi peradilan tingkat kedua ditujukan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan . tingkat pertama yang belum memuaskan para pihak yang beperkara. Ketidakpuasan tersebut diakomodasi oleh hukum dengan mcnciptakan upaya hukum banding. Untuk melanjutkan proses pencarian keadilan di tingkat tersebut, tak ayal lagi, diperlukan pemahaman yang utuh tentang proses pemerik…
Kebijaksanaan memiliki orientasi guna menyelesaikan masalah tertentu pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu. Dalam proses kebijaksanaan hendaknya dipertimbangkan segala sumber dana dan sumber daya lingkungan serta dipertimbangkan pula sarana yuridis pemerintahan, sehingga bila mengalami kendala dalam pelaksanaannya akan segera memperoleh solusi. Kebijaksanaan publik bersifat mengikat bagi w…
Mahkamah Syariyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan pengembangan dari pengadilan agama yang telah ada. Di samping itu, Mahkamah Syariyah adalah Peradilan Syariat Islam dan menjadi bagian dari sistem peradilan nasional yang be…
-
Sebagai sebuah tema dalam filsafat, kebebasan menempati posisi penting sebagai sarana mencapai puncak pengetahuan, gerbang dunia hakikat yang terlepas dari batas dunia fisika dan metafisika. Tak heran jika kemudian kebebasan menjadi tema ``abadi`` bagi filsafat yang selalu menarik untuk didiskusikan dari zaman kezaman. Bagi seorang hakim, kebebasan dan makna yang di kandungnya menjadi pentin…
-
Yurisprudensi {Case Law atau Judge Law) adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama. Himpunan yurisprudensi hukum acara perdata ini bersumber dari yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Rl tahun 1968 sampai dengan 2006. Yurisprudensi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat p…
Profesi Advokat merupakan profesi yang mulia [officium nobile) yang dalam praktiknya harus menegakkan hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. Untuk menjadi seorang advokat yang profesional, siapa pun perlu memiliki keterampilan hukum dan mengetahui seluk-beluk keadvokatan. Buku pendidikan keadvokatan ini membahas masalah pendidikan advokat secara teoretis dan praktis yang meliputi sejarah da…
Lahirnya Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Alas Tanah Beserta Banda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Undang-Undang No. 4 Tahun 199R merupakan pengganti dari Hypotheek sebagaimana yang diatur dalam Buku I! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband. Ketentuan-kete…
Yurisprudensi {Case Law atau Judge Law) adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama. Himpunan yurisprudensi hukum acara perdata ini bersumber dari yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Rl tahun 1968 sampai dengan 2006. Yurisprudensi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat p…
Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, diawali dari Hukum Agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda hingga berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Ditulis secara komprehensif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengari pen…
Buku Pengantar Hukum Agraria merupakan buku yang berisi materi hukum yang berkenaan aspek regulasi dalam bidang agraria khususnya pertanahan. Aspek ini meliputi pemahaman hukum agraria, struktur hukum agraria, kebijakan-kebijakan Negara di bidang pertanahan, kedudukan hukum adat dalam pembangunan hukum agraria nasional serta konsep hubungan hukum antara subyek hukum dengan tanah yang dilandasi …
Yurisprudensi {Case Law atau Judge Law) adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara yang sama. Himpunan yurisprudensi hukum acara perdata ini bersumber dari yurisprudensi terbitan Mahkamah Agung Rl tahun 1968 sampai dengan 2006. Yurisprudensi yang dibahas dalam buku ini menjadi sangat p…