Dewan keamanan PBB memberikan reaksi keras atas Agresi II Belanda ke Ibu kota RI Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Persetujuan Roem Royen, yang didahului dengan serangan 1 Maret 1949 disusul dengan pertemuan antara Hamengku Buwono IX, P.M Moh Hatta, dan wakil dari UNCI (United Nations Commission for Indonesia) di Bangka. Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri-mentri yang ditawan dike…
Buku ini merupakan salah satu karya klasik yang memberikan sumbangan besat terhadap teori organisasi dan pengembangannya. Barnard dalam buku ini menampilkan satu analisis yang mendalam tentang hakekat organisasi bisnis dan fungsi-fungsi eksekutif dalam organisasi. Begitu pula pembahasan yang komperhensif atas masalah-masalah organisasi informal, insentif, aspek-aspek moral dari kepemimpinan, se…
-
-
-
Buku ini membahas tentang proses kerja sama antara dua manusia atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, perkembangan administrasi negara dengan administrasi niaga, peranan kepemimpinan dalam proses administrasi dan manajemen, arti dan peranan completed staff work, fungsi administrasi dan manajemen, peranan perencanaan, penggerakan (mot…
-
-
-
-
-
sistem keamanan indonesia merupakan perwujudan dari amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:... membentuk suatu pamerintahan negara indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia ... Dalam proses ini perkembangan negara indonesia , sistem keamanan nasional telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan dinamika politik. tantanganan dan ancaman baik internal maupun ekster…
-
Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) sebagai peraturan perundang-undangan hasil atau karya yang cukup monumental dari bangsa Indonesia telah lama ada dan berlaku sejak 31 Desember 1981 . Dengan demikian, uraian dan tulisan mengenai hukum acara pidana sudah cukup banyak pula. Namun demikian buku buku yang tersedia pada umumnya menguraikan tentang hukum acara pidana secara teoritis . Ole…
UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan …
-
-
Leasing di Indonesia
Secara luas, sistem ekonomi pasar dan persaingan usaha dianggap dapat memberikan konstribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga negara-negara yang menganut sistem pasar pada umumnya lantas berkepentingan untuk menjamin terjadinya persaingan usaha yang sehat seraya meminimalkan intervensi pemerintah, meniadakan hambatan-hambatan persaingan, dan pemusatan ekonomi untuk menjamin berlangsun…