-
1. UUPEMDA2014 2. UUPILKADA2014 3. UUDESA2014 4. UUMD3(MPR, DPR, DPRD, DPD)2014 UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UU Pelayanan Publik 2013…
1. UUDESA2014 2. UU MPR, DPR, DPRD, DPD 2014 3. ULJ Organisasi Kemasyarakatan 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 6. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 7. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 8. UUPelayananPubltk2013 9. Amandemen Standar Nasional Pen…
1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…
1. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 2. UU Perlindungan Saksi dan Korban 2014 3. UU Keperawatan 2014 4. UU Tenaga Kesehatan 2014 5. UUPEMDA2014 6. UUPILKADA2014 7. UUDESA2014 8. UU Perindustrian dan UU Perdagangan 2014 9. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 10. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 11. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 12. Pendanaan Terorisme 2…
1. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 2. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 3. Pidana Pendanaan Terorisme 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 5. Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan 6. Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UU Pelayanan Publik 2013 10. Amandemen Standar Nasional Pendidikan 2013 11. UU Lembaga Keu…
KATAPENGANTAR Tendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan lpotensi dirinya melalui kegiatan pengajaran dan/atau cara lain yang fikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasi…
-
-
Penerbitan perundang-undangan kali ini di bidang hukum bisnis, dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada khalayak, khususnya kalangan usahawan, ahli hukum, ekonom, pengacara, perguruan tinggi. Penerbitan dua undang-undang, masing-masing Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalam penerbitan ini dijadikan s…
Untuk membentuk ASN yang mampu menyeleng rakan pelayanan publik dan menjalankan peran seba perekat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tah 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaima telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tah 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norr 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. sebagai penggantiny…
Pengungkapan berupa tulisan dan buku mengenai sejarah dan pembangunan gedung-gedung Bank Indonesia belum banyak dilakukan. Padahal banyak sekali cerita dan kisah dibalik bangunan gedung Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Impian para pendahulu, sesepuh dan para pimpinan Bank Indonesia serta jerih payah dan pemikiran personil pejabat dan staf Bank Indonesia dalam mewujudkan bangunan gedung-gedu…
-
-
Verba Volant Scripta Manent yang teucap akan Musnah, yang tertulis akan abadi. natkan dan melestarikan media arsip harus terus ditumbuhkembangkan secara jhensif. Raibnya naskah asli srus menjadi pelajaran bersama untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip dan bahan pustaka secara benar. Dinamika kehidupan bangsa dan negaraYang demikian cepat mendorong pemerintah mengundangkan dua buah undan…
-
-
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Xomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Memperc…
Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran operasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 khususnya Pasal 33. Namun, landasan hukum tersebut sudah tidak mema-dai, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika perubahan ling-kungan strategis, baik bersif at internal maupun …
Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, dokumen ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemeirintah daerah. Pnaktek selama ini menunjukkan banyak…