Manajemen risiko 3 : modul sertifikasi manajemen risiko tingkat III

Mengendalikan manajemen resiko bank kompetisi dalam industri perbankan cenderung semakin ketat di tengah tuntutan pemegang saham yang meningkat juga. Kondisi tersebut bisa memancing para bankir untuk bertindak agresif dan menurunkan standar penerapan manajemen risiko. Untuk menyikapi kondisi tersebut maka bankir harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko yang semakin ti…

Perantau ilmu Asia-Oceania

“Bermimpilah karena mimpi mampu menggoyahkan sesuatu yang bernama ketidakmungkinan.” Pernahkah kalian bermimpi untuk melanjutkan pendidikan dan mengejar ilmu bahkan sampai ke luar negeri? Jangan takut akan nilai TOEFL yang belum memenuhi, karena selama ada kemauan, di sana pasti akan ada jalan. Asal kita tidak pernah berhenti berjuang. Ada ujian di setiap kehidupan, begitu pula yang dialami…

Culture starts from the top = membangun budaya kepatuhan

Krisis moneter dan perbankan tahun 19< 8 menjadi pemicu bagi regulator untuk mewajibkan setiap bank memiliki Direktur Kepatuhan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen risiko bank, khususnya risiko kepatuhan. Salah satu tugasnya adalah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank. Pembahasan dalam buku ini mencakup perkembangan, peranan, dan tantangan direkt…

Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kualitas tersebut mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan ke…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790612174

Deskripsi Fisik

456 hal. : 24 cm.

Pengarang

-

No. Panggil

R 657.661 Ind s

Drilling terbaik psikotes masuk kerja

Tidak sedikit dari sekian banyak pelamar kerja yang gagal dalam tes psikologi, mengapa?Biasanya dikarenakan mereka kurang berlatih soal-soal psikotest. Dalam buku ini terdapat soal-soal yang berkaitan dengan Tes Kemapuan Verbal, Tes Logika dan Penalaran, Tes Kuantitatif, Tes Spasial dan Test Kepribadian. Semua soal-soal dalam buku ini disertai dengan kunci jawaban, sehingga memudahkan pembaca u…

Peraturan lengkap Desa : (UU RI No. 6 Tahun 2014)

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai representasi kehadiran negara, desa adalah garda ter-depan yang berhubungan langsung dengan rakyat. Posisi ini menyebabkan desa berikut aparaturnya paling dekat dengan masyarakat ketimbang aparatur lain vang sekaligus memiliki tantangan tersendiri. Akibat perkembangan tuntutan zaman, desa mengalami perubahan…

Amandemen Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik : UU RI No. 19…

Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Berdasark…

Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD)

Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3 (C1CI MD3 lama) didesain untuk memposisikan parlemen (MPR, DPR, DPD dan DPRD) sebagai lem-baga legislatif yang kokoh dan berwibawa. Namun pa-da taraf implementasinya, dipandangan banyak me-ngandung kelemahan. Parlemen (khususnya DPR), selama 2009-2014 menjadi salah satu lembaga yang paling disorot dan diberi cap "buruk", baik dalam ki-nerjanya maupun …

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami sebuah Perusahaan Yang bergerak dalam ang Penerbitan dan berkedudukan di Jakarta kembali menyusun dan menerbitkan sebuah buku baru yang berjudul: UNDANG-UNDANG NO.6 TENTANG DESA TAHUN 2014 Desa atau yang disebut dengan nama lain tdah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undan…

Undang-Undang Pemilu 2012 (UU RI No. 8 Tahun 2012)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pe- milihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwa¬ kilan Rakyat Daerah ini menyempurnakan tahapan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua) bulan sebelum hari pemungutan suara dan tahapan tersebut dimulai sejak…

Undang-undang Pemilukada : Undang-Undang Indonesia Nomor 8 tahun 2015

UNDANG-UNDANG PEMILUKADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHON 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAI PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Inilah naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang …

Undang-Undang Perlindungan Anak : Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentan…

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keber-langsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah RepublikInd…

Amandemen Undang-Undang Pilkada : Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 8 Ta…

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Per-ubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-ma…

Amandemen Undang-Undang Pemda : UU RI No. 9 Tahun 2015

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemi¬lihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan un-tuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubah-an terhadap ketentuan mengenai tugas dan …

Undang-Undang Hak Cipta : UU RI No. 28 Tahun 2014

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik In¬donesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Un¬dang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur pen-ting dalam Pembangunan kreativitas nasional. Tering-karinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis moti…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 4 : penjelasan perat…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonsia 3 : pedoman, topik, i…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2 : imigrasi kependu…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…