Undang-Undang Perlindungan Anak : Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentan…

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keber-langsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah RepublikInd…

Amandemen Undang-Undang Pilkada : Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 8 Ta…

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Per-ubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang diatur mengenai komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum masing-ma…

Amandemen Undang-Undang Pemda : UU RI No. 9 Tahun 2015

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemi¬lihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan un-tuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubah-an terhadap ketentuan mengenai tugas dan …

Undang-Undang Hak Cipta : UU RI No. 28 Tahun 2014

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik In¬donesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Un¬dang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur pen-ting dalam Pembangunan kreativitas nasional. Tering-karinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis moti…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 4 : penjelasan perat…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonsia 3 : pedoman, topik, i…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2 : imigrasi kependu…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Himpunan Peratutan Perundang-undangan Republik Indonesia 1 : tata negara, per…

Setelah lebih dari 6 dasawarsa perjalanan Republik Indonesia, kami tetap beranggapan bahwa hingga kini masih sangat dibutuhkan sebuah buku hukum yang memuat himpunan peraturan perundang-undangan Indonesia yang lengkap serta memiliki cakupan luas berbagai peraturan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, himpunan tersebut juga harus menggunakan sistem yang memudahkan…

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Satu Naskah (Amandem…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786028679121

Deskripsi Fisik

viii, 204 hal. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.025 98 Ind u

Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah

UNDANG-UNDANG No. 19 TAHUN 2008 Tentang SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 21 TAHUN 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH PERATURAN PEMERINTAH : No. 25 TAHUN 2009 Tentang PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH No. 56 TAHUN 2008 Tentang PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 57 TAHUN 2008 Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA No. 67 TAHUN 200…

30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973

-

Amandemen Undang-Undang PSK : UU RI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sa…

1. UUPEMDA2014 2. UUPILKADA2014 3. UUDESA2014 4. UUMD3(MPR, DPR, DPRD, DPD)2014 UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UU Pelayanan Publik 2013…

Undang-Undang Pilkada : UU RI No. 22 Tahun 2014,Perpu No. 1 Tahun 2014 tentan…

1. UUDESA2014 2. UU MPR, DPR, DPRD, DPD 2014 3. ULJ Organisasi Kemasyarakatan 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 6. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 7. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 8. UUPelayananPubltk2013 9. Amandemen Standar Nasional Pen…

Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan : UU RI No. 30 Tahun…

1. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 2. UU Perlindungan Saksi dan Korban 2014 3. UU Keperawatan 2014 4. UU Tenaga Kesehatan 2014 5. UUPEMDA2014 6. UUPILKADA2014 7. UUDESA2014 8. UU Perindustrian dan UU Perdagangan 2014 9. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 10. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 11. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 12. Pendanaan Terorisme 2…

MD3 (UU RI No. 17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD

1. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 2. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 3. Pidana Pendanaan Terorisme 2013 4. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 5. Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan 6. Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UU Pelayanan Publik 2013 10. Amandemen Standar Nasional Pendidikan 2013 11. UU Lembaga Keu…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika…

KATAPENGANTAR Tendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan lpotensi dirinya melalui kegiatan pengajaran dan/atau cara lain yang fikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasi…

Standar Akuntansi Keuangan Jilid 1

-

Standar Akuntansi Keuangan Buku Satu

-

Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 (UU No.40 tahun 2007) dan UU Penanaman …

Penerbitan perundang-undangan kali ini di bidang hukum bisnis, dimaksudkan untuk disebarluaskan kepada khalayak, khususnya kalangan usahawan, ahli hukum, ekonom, pengacara, perguruan tinggi. Penerbitan dua undang-undang, masing-masing Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalam penerbitan ini dijadikan s…