Ditapis dengan
Politik otonomi daerah : untuk penguatan NKRI
Ir. H. Isran Noor, MSi yang kini menjadi W Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wsemakin diakui sebagai sosok pimpinan pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan tata kelola pemerintahan di tingkatlokalKutaiTimurakantetapijuga dalam dunia politik yang lebih luas. Gagasan dan pemikirannnya yang bernilai solutif - tidak hanya mengedepankan persoalan yang dihada…
- Edisi
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 9786029931235
- Deskripsi Fisik
- 164 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Noo p
Desain otonomi daerah dalam tinjauan sektoral : studi kasus Provinsi Kalimant…
Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemerintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pembangunan daerah yang dilaksanakan saat ini sudah mulai berger…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 194 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek d
Mengkaji implementasi dan tuntutan baru otonomi khusus : perspektif DPD RI
Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki art) penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 166 hal. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek m
Otonomi daerah dan desentralisasi : dilengkapi UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan …
Seiring dengan berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, terjadi pergeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790761278
- Deskripsi Fisik
- 424 hal. : 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.14 Ros e
Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah Dalam Otonomi
atomomi daerah tidak hanya berhenti pada aspek politik semata, tetapi mempunyai banyak segi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, dalam proses pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan sumberdaya yang memadai dan cukup agar otonomi berhasil. oleh karena itu kebijakan otonomi daerah dibarengi dnegan kebijakan desentralisasi fisikal, sebagai awal untuk mendukung dan meningk…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 979450453x
- Deskripsi Fisik
- 176 hal.; 25cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336 Sar d
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah 
Akuntansi 
Penelitian 
Teknik Sipil 
Teknik Mesin