Ditapis dengan
Undang-Undang Pelayanan Publik Nomore 25 Tahun 2006
Dengan disahkannya UU Pelayanan Publik, masyarakat tidak perlu lagi dibatasi jika hendak membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini karena dalam UU Pelayanan Publik lebih memperjelas hak dan kewajiban penyelenggara, pengawasan, dan partisipasi masyarakat serta sanksi bagi penyelenggara dan korporasi. Selain itu mempertegas pemecahan masalah dalam layan…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786029539400
- Deskripsi Fisik
- 176 hal. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343 b
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik…
Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan menjamin terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu sangat diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Oleh karenanya, pemerintah menerbitkan UU Rl No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, untuk memenuhi hak memperoleh informasi warga nega…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786029558104
- Deskripsi Fisik
- 200 Hlm. : 18 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.09 u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah 
Akuntansi 
Penelitian 
Teknik Sipil 
Teknik Mesin