KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tangg…
Buku ini membahas kajian konseptual sistem peradilan pidana terkait perkembangan sistem peradilan pidana secara elektronik) dan teoritis terhadap (asas hukum acara pidana, teori hukum acara pidana, sistem pembuktian) untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi berupa pengembangan dan kemampuan berfikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul pada proses penegakkan hukum dan bekerja…
Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…
Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawab…
Secara sistematis, buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 1 Pengantar; Bab 2 Kepemiluan di Indonesia; Bab 3 Hukum Pidana & Pemilu; Bab 4 Tindak Pidana Pemilu; Bab 5 Stelsel Pidana Pemilu; Bab 6 Hukum Acara Pidana Pemilu; Bab 7 Putusan Pidana Pemilu; Bab 8 Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi; Bab 9 Tanggung Jawab Pidana Partai Politik. Hadirnya buku ini di tengah khalayak, diharap…
Buku berjudul “Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” adalah hasil pemikiran dan pengamatan penulis terhadap politik hukum pidana, khususnya terfokus pada asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Penulis memotivasi karyanya dari rasa keingintahuan yang besar terkait kasus-kasus pidana di Indonesia. Dengan harapan aga…
Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…
Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…
Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih h…
Hukum Acara Jinayat adalah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ini penting untuk dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa yang mendalami ilmu hukum di Indonesia terutama hukum Islam. Oleh karena itu, matakuliah Hukum Acara Jinayat merupakan matakuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah …
Saksi dan korban merupakan faktor penentu atas keberhasilan pengung-kapan suatu kasus. Keberadaannya dibutuhkan dalam setiap tahap, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembuktian di persidangan. Tanpa adanya saksi dan korban, dapat dipastikan bahwa kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, testimoni menjadi referensi bagi para penegak hukum. B…
Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan …
Di dalam buku ini menyajikan pandangan-pandangan KUHP baru dan konsep hukum pidana dari para pakar hukum pidana indonesia dari hasil seminar, lokakarya, penataran nasional yang diramu menjadi bahan tulisan ilmiah sebelum KUHP Nasional disahkan oleh pemerintah.
Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminai pun menunjukkan gejala yang sama de…
Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar …