Buku ini membahas kajian konseptual sistem peradilan pidana terkait perkembangan sistem peradilan pidana secara elektronik) dan teoritis terhadap (asas hukum acara pidana, teori hukum acara pidana, sistem pembuktian) untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi berupa pengembangan dan kemampuan berfikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul pada proses penegakkan hukum dan bekerja…
Buku Hukum Acara Peradilan Pajak: Teori dan Praktik merupakan sebuah panduan komprehensif yang membahas sistem peradilan pajak di Indonesia. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami aspek-aspek kunci seperti negara hukum, trias politica, hukum administrasi negara, dan peran penting yang dimainkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Buku ini juga menjelas…
Hukum acara materil dan formil merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hukum materil tidak akan berfungsi atau berguna di tengah kehidupan bermasyarakat apabila tidak ada hukum formil yang mengatur pelaksanaannya. Hukum formil dimaknai sebagai hukum acara adalah motor penggerak dari diberlakukannya hukum materil. Pemahaman hukum formil harus berbanding lurus dengan pem…
Buku ini mengulas secara komprehensif tentang hukum pembuktian di pengadilan niaga, khususnya dalam mengadili permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Serta permohonan lain yang diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di dalamnya akan dimuat pembahasan mendalam mengenai permohonan pencabutan kepailitan, permohonan pengesahan (homologasi) perdamaia…
Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang Negara yang diambil dan dinikmati secara melawan…
Buku ini awalnya sebagai bahan diskusi pada matakuliah Sistem Peradilan di Indonesia bagi mahasiswa program Pascasarjana Magister llmu Hukum Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah mendapat saran dan pendapat agar dibukukan sehingga dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Akhirnya penulis lebih menyederhanakan dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam praktik beracara khusus…
Kajian tentang sejarah peradilan Islam pada buku ini menyangkut berbagai aspek, tidak saja aspek regulasi dan atau materi hukum yang dikembangkan di lembaga peradilan, tetapi juga berkenaan dengan aspek-aspek integritas para hakim yang bertugas sebagai hakim di lembaga tersebut. Kekuasaan hakim dan lembaga kehakiman menjadi kajian ilmiah terus-menerus oleh para akademisi dan para praktisi hukum…
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
Benarkah bekerjanya hukum pidana dan penerapannya dalam peradilan pidana menimbul-kan efek yang dikehendaki, berupa periindungan bagi korban? Dalam upaya hukum ini mencakup berbagaipersoalan untuk menjawab pertanyaan dan melaksanakanjanji-janji hukum tersebut. Berdasarkan permasalahan bagaimana proses periindungan korban, buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi periindungan hukum terhad…
Buku yang hadir di hadapan pembaca ini bermaksud menguraikan dan memba-has prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dengan adanya buku ini pembaca dapat mengetahui konsepsi dan rasionalitas penormaan dalam pengaturan mediasi di pengadilan sebagaimana terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta persamaan dan perbedaannya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003.…
Studi masalah korban kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan tentang viktimologi, yakni suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kategori korban kejahatan meliputi dua kategori yakni korban kejahatan dan korban penyaiahgunaan kekuasaan. Substansi peristiwa pidana secara …
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pembentukkannya berdasarkan Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Rl Tahun 2002 Nomor 1 37, TLN Rl Nomor 4250) telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, bahwa: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertenta…