Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persek…
Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dewasa ini terus meningkat dengan menimbulkan dampak dan korban sangat sangat kompleks. Permasalahan ini tidak terlepas daripenegakan hukumnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya tersebut adalah faktor hukumnya sendiri (substansi perundang- undangan di bidang lingkungan hidup). Analisa penulis dalam buku ini disimpulkan ba…
Konsep dan praktik corporate strategy membahas mengenai garis besar strategi korporat dengan kerangka strategi korporat dan isinya. Selain itu pembahasannya juga akan mendalam pada teori - teori yang melandasi perusahaan korporasi melakukan diversifikasi bisnis. pada beberapa bab yang ada pembahasan mengenai pentingnya visi dan misi dalam pembangunan korporasi, strategi diversifikasi, keunggula…
Semula, suatu kejahatan hanya dipahami dan dipersepsi sebatas pada kejahatan konvensional. Namun dengan munculnya teori yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland di hadapan American Sosiological Society tahun 1939, yang disebut dengan white-collar crime telah menambah perbendaharaan tentang perkembangan suatu kejahatan, termasuk kejahatan korporasi. Namun demikian, bukan berarti pemahaman mas…
Buku ini dipengaruhi oleh pengalaman penulis saat membangun budaya korporasi di Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Dari proses transformasi itu, penulis mengimplementasikan berbagai teori dan konsep pengembangan budaya korporasi. Hasilnya adalah berbagai teori itu kadang tidak serta-merta mudah diimplementasikan. Dibutuhkan seni dan cara tertentu untuk mengadaptasinya agar bisa diimplementasi…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
Praktik kejahatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp240 triliun…
Antara korporasi dengan manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Bila manusia memiliki pikiran, kehendak, dan tangan sehingga bisa membunuh, memperkosa, dan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang, tidak demikian dengan korporasi. Karena itulah, penentuan tindak pidana oleh korporasi berbeda dengan kapan suatu tindak pidana dilakukan manusia. Tindak pidana korporasi selalu merupakan…
Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondlsi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia, yaitu pengembalian keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restorati…