Dengan adanya hukum tanah, diharapkan dapat tercipta tata kelola tanah yang baik dan adil. Pelanggaran terhadap hukum tanah dapat menimbulkan berbagai macam masalah, mulai dari sengketa pertanahan hingga kejahatan seperti pemalsuan dokumen. Pelaku pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yan…
Buku Beban Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian dalam Perkara Pidana ini mengulas secara rinci tentang pembuktian peradilan pidana. Beban pembuktian dalam perkara pidana umumnya berada di pihak penuntut umum, yaitu jaksa, yang harus membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian harus dilakukan secara sah, meyakinkan, dan sesuai dengan hukum acara p…
Di dalam buku ini menyajikan pandangan-pandangan KUHP baru dan konsep hukum pidana dari para pakar hukum pidana indonesia dari hasil seminar, lokakarya, penataran nasional yang diramu menjadi bahan tulisan ilmiah sebelum KUHP Nasional disahkan oleh pemerintah.
Buku ini tergolong langka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih didominasi oleh metode normatif-deduktif. Metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya. Yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, mem…
Buku ini juga menyoroti isu-isu kontemporer dalam hukum pidana, seperti pertanggungjawaban korporasi, pidana dan tindakan bagi anak, serta pendekatan pemidanaan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Dengan gaya bahasa yang reflektif dan lugass, buku ini menjadi referensi esensial bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta segenap pihak yang ingin memahami perubahan signifikan d…
Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law. Perbandinganya meliputi model dan sistem pidana, proses permeriksaan perkara, sistem pembuktian, alat dan barang bukti, keterangan saksi dan ahli, bukti surat, serta keterangan terdakwa.
Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi.
Buku ini terdiri atas konsep hukum tata negara, sumber hukum tata negara, lembaga-lembaga negara, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, lembaga kepresidenan, kekuasaan kehakiman, sistem kewarganegaraan, sistem otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan demokrasi.
Hukum (undang-undang) itu kejam, tetapi seperti itulah yang tertulis. Namun perlu diingat bahwa hukum itu didasari dengan nilai moral-etika karena tujuan hukum adalah untuk memelihara kepentingan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang, dalam rangka menegakkan hak-haknya. Penggambaran sekilas wajah hukum tersebut di atas, membawa pada arti pentingnya untuk selalu “menengok kembali”, meny…
Saat ini perlu inovasi baru dalam membangun studi argumentasi yuridis, terutama pada ranah afektif. Untuk itu perlu dilakukan eksplorasi terhadap khazanah keilmuan hukum Islam yang kaya gagasan-gagasan inspiratif. Berdasarkan eksplorasi yang penulis lakukan selama hampir 15 tahun, terbukti adanya inovasi yang tergolong baru di zamannya. Di kalangan uṣūliyyūn klasik, ditemukan inovasi metodo…
Buku ini mencoba menjawab kebutuhan untuk menyediakan literatur Hukum Islam yang relevan sesuai amanat kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan buku lain yang sejenis, buku ini disusun dengan memperhatikan cakupan materi minimal yang menjadi kesepakatan di antara Pengajar Hukum Islam Perguruan Tinggi Umum di Seluruh Indonesia, yang dikaitkan pula dengan karakterist…