-
Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada bagian kedua abad XX yang disertai dengan menjamurnya negara-negara baru sebagai akibat dekolonisasi telah menyebabkan saling ketergantungan negara-negara dan saling keterkaitan isu-isu global, semkin menonjol. Keadaan ini pada gilirannya telah menyebabkan semakin padatnya interaksi antar negara, organisasi-organisasi internasional, dan …
Buku ini membahas tentang perdagangan internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO. Bagian awal tulisan ini membahas hukum perdagangan internasional dan sistem perdagangan bebas serta perdagangan internasional ditinjau dari perspektif ekonomi. Dengan semakin terbuka dan ketatnya persaingan antar mitra dagang dari berbagai negara, maka diperlukan adanya lembaga penyelesaian seng…
Sengketa-sengketa internasional dalam era globalisasi dewasa ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan (conflict of interest) antarnegara yang kerap timbul. Upaya-upaya peyelesaian terhadapnya tentunya mutlak diperlukan agar sengketa-sengketa tersebut tidak meluas dan berkepanjangan yang lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia. Untuk menghadapinyat…
Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondlsi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia, yaitu pengembalian keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restorati…
Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum pidana internasional adalah pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Berbeda dari mahkamah-mahkamah kejahatan internasonal generasi sebelumnya yang bersifat ad hoc dan situasional. Mahkamah kejahatan internasional ini merupakan instrumen hukum yang relatif baru …
Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. Namun, secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (Viatnomese Boat People) yang terjadi antara tahun 1975 - 1980. Dasar yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional. Akan tetapi,…
-
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintah (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi mas…
Orang asing yang datang ke Indonesia dapat bertempat ting-gal sementara sesuai dengan kepentingannya. Jika WNA merasa kerasan dapat menjadi WNI dengan cara naturalisasi, perkawinan dengan WNI, atau pemberian pemerintah karena berjasa kepada negara. WNA dapat berbisnis di Indonesia dengan mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 memberikan jamin…