Berbagai permasalahan klise di bidang ketenagakerjaan, seperti terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja, perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan kasus-kasus yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri hingga saat ini masih sering sekali terjadi. Namun, penyeiesaian yang didasarkan pada rasa keadilan masih sulit diharapkan sehi…
Otonomi daerah merupakan pencerminan dari Denokrasi Pancasila di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena …
Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesalkan dengan baik, tentunya diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara. Disesuaikan dengan silabus satuan acara perkuliahan hukum acar…
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik…
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan-defmisi, tindakan, perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat). Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penye…
-
Materi buku ini ditulis tidak hanya berdasarkan racilkan-racikan materi ilmiah akademis semata, tetapi juga disusun berdasarkan pengalaman penulis sendiri selama bertahun-tahun ikut menangani kasus atau sengketa tata usaha negara serta materi penyajian yang berhubungan dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pembahasan dilakukan secara deskriptif analitis, dengan harapan menemukan sesua…
Buku ini disusun sebagai respon dan refleksi akademis atas pengalaman-pengalaman penulis sebagai akademisi yang selalu berdiskusi dengan para dosen dan mahasiswa tentang hukum, pengalaman sebagai politisi yang langsung hadir di dalam dapur pembentukan hukum, dan pengalaman sebagai nara sumber dalam berbagai perjamuan ilmiah yang menyerap respons dari banyak kalangan yang berinteraksi dengan pem…
-
-
Pailitnya suatu perusahaan acap kali tidak diingini oleh berbagai pihak. Ini dikarenakan banyaknya sisi negatif yang dapat merugikan, tidak hanya bagi debitur dan kreditur, namun juga berdampak buruk bagi sekelompok masyarakat tertentu, seperti distributor, buyer, retailer, negara kehilangan sumber pendapatan (dari sektor pajak), konsumen, dan pada tingkat tertentu menyebabkan terjadinya pemutu…
Buku ini merupakan buku teks bagi para siswa dan mahasiswa yang mendalami bidang hukum, pemerintahan, dan sosial politik. Pembahasan di dalamnya berusaha menggali dan memperdalam pengetahuan tentang asas-assas hukum tata negara serta hukum tentang hubungan negara dan masyarakat. Diantaranya membahas tentang sumber hukum tata negara, konstitusi negara, kekuasaan negara, pemerintahan negara, h…
-
Buku ini merupakan pengantar hukum tata negara yang menjelaskan tentang hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif kita. penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di indonesia.
-
Buku ini mengkaji secara panjang lebar prinsip-prinsip dasar dan penting yang terkandung dalam kajian hhukum lingkungan. Semuadituangkan secara utuh, runtut, dan jelas dalam 7 (Tujuh) bab besar. Selain uraian teoretis, pembahasan disertai dengan fakta-fakta historis terkait kesadaran akan lingkungan yang telah mengglobal, dan tak kalah pentingnya, ditampilkan pula contoh-contoh kasus lingkungan…
Pengantar Hukum Perburuhan
Tanggal 25 Maret 2003 telah ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai pengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1997. Karena peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan 2003 belum ada, maka buku Hukum Ketenagakerjaan 2003 ini membahas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dilengkapi dengan pelaksanaan d…
-
Naskah asli UUD 1945 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi ``Presiden ialah orang Indonesia asli`` telah diubah melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 menjadi ``Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk m…