Ditapis dengan
Menyelesaikan sengketa merk menurut hukum Indonesia
-
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789795189060
- Deskripsi Fisik
- xiv, 256 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.758 Sup m
Hukum Konstitusi : Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 S…
ditinjau dari segi bentuknya, perubahan konstitusi. (UUD) ini sendiri dapat dilakukan melalui pembaruhan naskah, penggantian naskah, atau melalui naskah tambahan (annex atau adendum) yang menurut tradisi amerika serikat disebut amandemen. dalam sejarah konsitusi indonesiam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang diahkan berlakunya pada tanggal 18 agustus 1945 adalah ko…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9794504882
- Deskripsi Fisik
- XVIII, 275 hlm; 21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.03 Sya h
Teori Dan Hukum Konstitusi
Buku Teori dan hukum konstitusi ini menguraikan seluk-beluk konstitusi secara komprehensif. mulai dari konsep, teori, dan pengertian konstitusi; sekilas sejarah konstitusi di eropa, timur tengah, dan indonesia; kedudukan konstitusi di indonesia; sampai pada contoh kasus konstitusi yang masih aktual terjadi di indonesia, yakni amandemen UUD 1945. Mahasiswa Fakultas Hukum, Politik, para pendid…
- Edisi
- I
- ISBN/ISSN
- 9794216747
- Deskripsi Fisik
- xiv, 178 hal.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.02 Tha t
Hukum tata negara dan hukum administrasi negara : dalam perspektif fiqih Siyasah
Hukum Tata Negara telah menjadi disiptin ilmu tersendiri yang selalu menarik dikaji seiring perubahan hukum, sosial, dan politik di suatu negara. Fikih Siyasah secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya, sedangkan Fikih Siyasah bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizo…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790774750
- Deskripsi Fisik
- xxiv, 262 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Suk h
Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara
Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun pemerintah. Tantangan itu bisa dijawab jika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini, seperti apa faktoryang menyebabkan aparat administrator negara mengabaikan hukum? Mengapa terjadi perlakuan diskriminasi dalam setiap kebijakan penerapan hukum? Mengapa aparat pene…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790074965
- Deskripsi Fisik
- xvi, 180 hal. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Vol d
Aspek Hukum Dan Ekonomi Global
Kepastian hukum merupakan bagian syarat mutlak untuk bergairahnya bisnis dan perekonomian suatu negara. Apabila perangkat hukum tidak mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis, maka akan terjadi penyimpangan dan menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis itu sendiri sehingga mengurangi minat investor dan pelaku bisnis internasional. Untuk itu, harus diupayakan harmoni dan keterpaduan perangkat huk…
- Edisi
- Revisi
- ISBN/ISSN
- 9794505005
- Deskripsi Fisik
- xi, 280 hlm.; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.75 Suh a
Pengantar Hukum Administrasi Indonesia
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintah (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi mas…
- Edisi
- 9
- ISBN/ISSN
- 9794203238
- Deskripsi Fisik
- XII, 389 hlm; 21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Had p
Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan D…
Anggapan bahwa kekuasaan presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak terbukti. Melalui penelitian yang mendalam disertai perbadingan dengan kekuasaan kepala negara dan / atau kepala pemerintahan di negara-negara maju di dunia mewakili kawasannya, yakni Amerika Serikat, rusia, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, RRC, Kuwait, dan Australia, diketahui kekuasaan Presiden…
- Edisi
- I
- ISBN/ISSN
- 9789791486576
- Deskripsi Fisik
- xxvi, 476 hlm. : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Gho p
Hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial : tata cara dan pro…
Interaksi antara pengusaha dan pekerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan seringkali terjadi perselisihan atau sengketa. Keberadaan hukum dalam konteks ini menjadi penting karena hukum berfungsi menyelesaikan dan memutuskan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis menulis buku tentang Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan ini. Buku…
- Edisi
- I, 1
- ISBN/ISSN
- 9789790073887
- Deskripsi Fisik
- x, 278 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.1 Ugo h
Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia
-
- Edisi
- Cet. 10
- ISBN/ISSN
- 9794217794
- Deskripsi Fisik
- x, 366 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.1 Hus p
Hukum kerja : hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja
Berbagai permasalahan klise di bidang ketenagakerjaan, seperti terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja, perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan kasus-kasus yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri hingga saat ini masih sering sekali terjadi. Namun, penyeiesaian yang didasarkan pada rasa keadilan masih sulit diharapkan sehi…
- Edisi
- Cet. 2
- ISBN/ISSN
- 9789797691431
- Deskripsi Fisik
- viii, 346 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 344.1 Asy h
Hukum Pemerintahan Daerah
Otonomi daerah merupakan pencerminan dari Denokrasi Pancasila di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9793576448
- Deskripsi Fisik
- XII, 305 hlm; 21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Sya h
Hukum acara peradilan tata usaha negara
Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesalkan dengan baik, tentunya diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara. Disesuaikan dengan silabus satuan acara perkuliahan hukum acar…
- Edisi
- II, 3
- ISBN/ISSN
- 9789790072275
- Deskripsi Fisik
- xiv, 396 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Wiy h
Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah
Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik…
- Edisi
- I, 1
- ISBN/ISSN
- 9786027985414
- Deskripsi Fisik
- xiv, 362 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.3 Kar p
Hukum tata usaha negara dan hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan-defmisi, tindakan, perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat). Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penye…
- Edisi
- I, 2
- ISBN/ISSN
- 9786028730
- Deskripsi Fisik
- xix, 686 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Tri h
Ilmu Negara
-
- Edisi
- III
- ISBN/ISSN
- 9794992291
- Deskripsi Fisik
- vii, 278 hlm; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Soe i
Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004
Materi buku ini ditulis tidak hanya berdasarkan racilkan-racikan materi ilmiah akademis semata, tetapi juga disusun berdasarkan pengalaman penulis sendiri selama bertahun-tahun ikut menangani kasus atau sengketa tata usaha negara serta materi penyajian yang berhubungan dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pembahasan dilakukan secara deskriptif analitis, dengan harapan menemukan sesua…
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9794505137
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Pro h
membangun politik hukum, menegakkan konstitusi
Buku ini disusun sebagai respon dan refleksi akademis atas pengalaman-pengalaman penulis sebagai akademisi yang selalu berdiskusi dengan para dosen dan mahasiswa tentang hukum, pengalaman sebagai politisi yang langsung hadir di dalam dapur pembentukan hukum, dan pengalaman sebagai nara sumber dalam berbagai perjamuan ilmiah yang menyerap respons dari banyak kalangan yang berinteraksi dengan pem…
- Edisi
- I, 2
- ISBN/ISSN
- 9789797693114
- Deskripsi Fisik
- xiv, 310 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342 Mah m
Hukum pengangkutan barang dan penumpang
-
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 9795186353
- Deskripsi Fisik
- xii, 540 hal. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.9 Tja h
Hukum perlindungan konsumen
-
- Edisi
- I, 6
- ISBN/ISSN
- 9794219789
- Deskripsi Fisik
- xii, 308 hal. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.71 Mir h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah 
Akuntansi 
Penelitian 
Teknik Sipil 
Teknik Mesin