Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondlsi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia, yaitu pengembalian keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restorati…
Substansi dari kajian buku ini mengenai paten adalah mengkaji dan menemukan esensi perlindungan paten dan batas lingkup hak paten serta mengkaji secara filosofis penyelesaian hukum terhadap sengketa paten. Pendekatan penulisan yang disajikan adalah legal research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan/studi kasus (…
Pada intinya buku ini membahas tentang yayasan berkaitan dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004, yang menentukan yayasan sebagai badan hukum tidak beranggota yang bergerak terbatas di bidangsosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam buku ini dibicarakan yayasan sebagai subjek hukum yang nonmanusia alamiah dikendalikan oleh organnya yang terdiri dari pengurus, pengawas…
Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum pidana internasional adalah pembentukan Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Berbeda dari mahkamah-mahkamah kejahatan internasonal generasi sebelumnya yang bersifat ad hoc dan situasional. Mahkamah kejahatan internasional ini merupakan instrumen hukum yang relatif baru …
Munculnya ADR sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi membawa angin segar dalam proses penyelesaian sengketa. ADR dianggap mampu menjawab paradigma kalangan bisnis dan layak ditempatkan sebagai the first resort, sedangkan pengadilan sebagai the last resort dan pressure valve. Namun, ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa belum memasyarakat dan melembaga di Indonesia…
-
-
Dalam kurun waktu 10 tahun perjalanan anak cucu adam, perkembangan politik internasional dan nasional berjalan sangat cepat, terjkait tidak saja tumbangnya banyak rezim otoriter atau semiototriter, juga perkembangan/ dinamika hubungan antarnegara mengalami pasang surut, berpengaruh terhadap pelaksanakan HAM di banyak negara. Setiap bangsa memiliki budaya, beradaban, dan sejarah perjalanan pa…
Buku ini berisi materi Hukum Administrasi Negara (HAN) yang disesuaikan dengan satuan acara perkuliahan sebagai perwujudan garis besar pengajaran mata kuliah HAN yang merupakan mata kuliah wajib di setiap Fakultas hukum. Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa saja yang disebut dengan pejabat/jabatan TUN, urusan pemerintahan, sebagai ciri dari pem…
Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. Namun, secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (Viatnomese Boat People) yang terjadi antara tahun 1975 - 1980. Dasar yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional. Akan tetapi,…
-
ditinjau dari segi bentuknya, perubahan konstitusi. (UUD) ini sendiri dapat dilakukan melalui pembaruhan naskah, penggantian naskah, atau melalui naskah tambahan (annex atau adendum) yang menurut tradisi amerika serikat disebut amandemen. dalam sejarah konsitusi indonesiam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang diahkan berlakunya pada tanggal 18 agustus 1945 adalah ko…
Buku Teori dan hukum konstitusi ini menguraikan seluk-beluk konstitusi secara komprehensif. mulai dari konsep, teori, dan pengertian konstitusi; sekilas sejarah konstitusi di eropa, timur tengah, dan indonesia; kedudukan konstitusi di indonesia; sampai pada contoh kasus konstitusi yang masih aktual terjadi di indonesia, yakni amandemen UUD 1945. Mahasiswa Fakultas Hukum, Politik, para pendid…
Hukum Tata Negara telah menjadi disiptin ilmu tersendiri yang selalu menarik dikaji seiring perubahan hukum, sosial, dan politik di suatu negara. Fikih Siyasah secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya, sedangkan Fikih Siyasah bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizo…
Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun pemerintah. Tantangan itu bisa dijawab jika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini, seperti apa faktoryang menyebabkan aparat administrator negara mengabaikan hukum? Mengapa terjadi perlakuan diskriminasi dalam setiap kebijakan penerapan hukum? Mengapa aparat pene…
Kepastian hukum merupakan bagian syarat mutlak untuk bergairahnya bisnis dan perekonomian suatu negara. Apabila perangkat hukum tidak mendukung perkembangan ekonomi dan bisnis, maka akan terjadi penyimpangan dan menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis itu sendiri sehingga mengurangi minat investor dan pelaku bisnis internasional. Untuk itu, harus diupayakan harmoni dan keterpaduan perangkat huk…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintah (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintah haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi mas…
Anggapan bahwa kekuasaan presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak terbukti. Melalui penelitian yang mendalam disertai perbadingan dengan kekuasaan kepala negara dan / atau kepala pemerintahan di negara-negara maju di dunia mewakili kawasannya, yakni Amerika Serikat, rusia, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, RRC, Kuwait, dan Australia, diketahui kekuasaan Presiden…
Interaksi antara pengusaha dan pekerja dalam menjalankan aktivitas perusahaan seringkali terjadi perselisihan atau sengketa. Keberadaan hukum dalam konteks ini menjadi penting karena hukum berfungsi menyelesaikan dan memutuskan perselisihan atau sengketa yang terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis menulis buku tentang Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan ini. Buku…
-