Buku ini ditulis sebagai kepedulian terhadap perlunya pemahaman yang lebih sistemik dan aplikatif dari konsep-konsep yang dikenal dalam Teori Hukum di Indonesia. Mochtar Kusuaatmadjamengusung Teori Hukum Pembangunan pada tahun 1970-an uenyan penuendidn Keseiurunan asas, Kaiaan, proses, aan lemoaga sebagai landasan pembangunan bangsa. Kemudian pada tahun 2009, Satjipto Rahardjo memperkenalkan T…
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN - P) merupakan pengaturan dan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris Indonesia. Secara substansi, buku ini hanya berisi beberapa ketentuan dalam UUJN - P yang memerlukan penjelasan atau penafsiran sehing…
Pre-Trial Justice & Discretionary Justice dalam KUHAP berbagai Negara adalah sebuah komparasi KUHAP berbagai negara yang mencerminkan pengetahuan komprehensif clari para penulis mengenai hukum acara pidana yang berlaku di berbagai belahan dunia. Membaca buku ini, akan terasa totalitas kedua penulis dalam membedah hukum acara pidana baik di berbagai negara maupun di Indonesia dan kehadiran …
Crucial point dart Buku ini adalah mengkaji politik hukum keimigrasian di Indonesia terutama terkait dengan pernberian izin tinggal terbatas bagi Drang asing atau warga negara asing di Indonesia. Substansi buku ini cukup lengkap, mulai dari pengertian, dasar, dan ruang lingkup hukum keimigrasian; latar belakang pengguna Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Indonesia; konsep perizinan, p…
Praktik kejahatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp240 triliun…
Perbankan syariah belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh perbankan dan para pengguna jasa perbankan syariah. Hal itu ternyata dari berbagai akad muamalah yang digunakan oleh bank-bank yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, bagi mereka yang dalam pekerjaannya terlibat secara iangsung dalam perbankan…
-
-
Buku ini merapakan suatu kajian hukum yang disusun oleh penulis dengan penyempurnaan teoritikal dan praktikal, kajian analisis yang kritis dan mendalam terhadap permasalahan yang berhubungan dengan fenomena penegakan hukum di Indonesia. Buku ini adalah kumpulan tulisan para praktisi hukum dan akademisi hukum yang naenuangkan pemikiran-pemikiran tentang fenomena hukum di Indonesia. Sistem penega…
Dfnamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimung-kinkan dengan berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intel…
Hukum sebagai bidang studi dan praktis tidak berkembang dalam ruang hampa. la lahir melalui fase-fase tertentu yang dipengaruhi oleh konteks ruahg dan waktu. Karenanya, mahasiswa hukum harus mengetahui sejarah dan perkembangan teori-teori hukum yang ada di dalam wilayah studi mereka, dalam rangka memperluas pemahaman tentang dinamika hukum dan masyarakat. Pemahaman ini …
Buku ini berisikan tentang uraian yang berkaitan dengan beberapa alasan yang dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini perlu diketahui bahwa selama ini masyarakat pada umumnya berpandangan dan berpendapat bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka orang tersebut harus dihukum/dipidana, tanpa melihat dan memperhatikan men…
Istilah Hukum Adat yang mengandung arti aturan kebiasaan yang sudah lama dikenal di Indonesia, seperti di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), istilah hukum adat ini telah dipergunakan. Hal ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama "Makuta Alam" kemudian di dalam kitab hukum"SafinatulHukkamFiTakhlisilKhassam"yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaludi…
Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang ■ telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak mudah dan bisa berlarut-larut; yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in krach…
Delikdelik tertentu, yaitu delik-delik yang paling sering terjadi, dan diajukan ke sidang pengadilan. Dalam buku ini diuraikan bagian inti delik [delicts-bestanddelen) dari setiap rumusan delik dan penjelasannya. Di samping itu, setiap pasal KUHP yang diuraikan disebutkan padanannya di dalam KUHP Belanda (Ned. W.v.S.), agar hasil pemikiran dari para pakar hukum pidana Belanda, seperti T.J.Noyon…
Proses penegakan hukum dan keadilan hukum di Indonesia kini menjadi suatu fenomenaunikyang dilematis; hukum yang sejatinya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, justru berbanding terbalik. Hukum yang seharusnya menyeimbangkan setiap kepentingan individual warga negara, kenyataannya kini hanya berpihak kepada para pemilik uang dan kekuasaan. Hal ini bukan semata persoalan hukum secara idea…
Tujuan dari pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)-sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI-adalah menjamin adanya kesatuan pelaksanaan Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP; sejak dari proses penyidikan, penuntutan, pra-peradilan, pemutusan perkara (putusan pengadilan), upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, hingga penyelesaian di ting…
Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum. Sedangkan teori pemindanaan berada dalam proses keilmuwan…
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon i…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antafa kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar pnnsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang la…